Medan, 28/6 (LintasMedan) – Wacana kalangan wakil rakyat untuk menggunakan hak interplasi terhadap Walikota Medan, Dzulmi Eldin terkait 12 ribu Kartu Indonesia Sehat (KIS) terus bergulir.
Hingga, Jumat (28/6) delapan anggota DPRD Medan dari berbagai fraksi disebut-sebut sudah menandatangani hak untuk bertanya tersebut.
Mereka yang sudah menandatangani yakni, Bahrumsyah, Kuat Surbakti (PAN), Surianto dan Dame Duma Sari Hutagalung (Gerindra), Jumadi, Rajuddin Sagala dan Salman Alfarisi (PKS) serta Maruli Tua Tarigan (NasDem).
Namun Fraksi Hanura justru hingga kini masih bertahan untuk tidak membubuhkan tandatangan. “Belum, fraksi Hanura masih terlebih dahulu melihat sejauh mana keseriusan anggota DPRD Medan menggunakan hak interplasi ini. Jangan justru cuma menjadi mainan,” kata Sekretaris F Hanura, Hendra DS.
Hendra mengaku tak ingin pengalaman sebelumnya terulang, dimana usulan interplasi terputus di tengah jalan.
“Apalagi soal distribusi 12 ribu Kartu Indonesia Sehat (KIS) ini bukan persoalan main-main. Ini penting untuk masyarakat,” ujarnya.
Sementara Ketua Komisi II DPRD Medan Bahrumsyah menegaskan pihaknya serius menjalankan usulan interpelasi Walikota Medan terkait KIS tersebut.
Dia menyebutkan usulan interpelasi minimal harus ditandatangani 7 anggota dewan dari lintas fraksi.
Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini mengatakan akan mengajukan surat permohonan interpelasi tersebut ke pimpinan DPRD agar dilakukan penjadwalan di Badan Musyawarah (Bamus).
“Interplasi terus akan kita gulirkan,” ujarnya.(LMC-02)
