Medan, 19/8 (LintasMedan) – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menyoroti sejumlah aset Pemerintah Kota Medan yang dinilai tidak jelas pengelolaannya.
Juru bicara FPKS DPRD Kota Medan, Salman Alfarisi saat menyampaikan pendapat fraksi terhadap Ranperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2019, di gedung DPRD Medan, Senin (19/08) mengatakan bagian perlengkapan dan aset Pemko Medan terkesan tidak punya konsep
dalam melakukan pendataan dan penjagaan sejumlah aset.
FPKS, kata dia berdasarkan hasil pembahasan mendapati sejumlah permasalahan penting dalam pengelolaan aset.
“Pengelolaan gedung yang saat ini menjadi hotel Soechi kota Medan tidak jelas masa kontrak kerja antara pemerintah kota Medan dengan pengelola gedung dan bagian perlengkapan dan aset pemerintah kota Medan tidakdapat menjelaskan hal tersebut,” katanya.
Salman mengatakan, perlu ada pendalaman dalam permasalahan aset yang kini dikuasai pihak ketiga tersebut.
“Bisa kita bayangkan ada kerjasama dengan pihak swasta tapi pemilik gedung tidak tahu sampai kapan masa kerjasamanya. Tentu hal ini perlu didalami lebih lanjut,” paparnya.
Tidak hanya Hotel Soechi, FPKS juga menyoroti harga sewa gedung/ruko milik pemerintah kota Medan di seputaran jalan nibung Raya dinilai tidak masuk akal.
“Berdasarkan penjelasan pada saat pembahasan, harga sewa ruko di jalan tersebut paling tinggi hanya satu juta rupiah. Harga sewa ruko tersebut jauh lebih rendah dari harga sewa rumah tipe 30 bersubsidi pemerintah atau lebih rendah dari sewa rumah tidak permanen yang letaknya didalam gang sempit dimananya nilai sewanya minimal tiga juta rupiah,” papar Salman.
Dikatakan Salman, harga ini sangat tidak layak, karena lokasi tersebut adalah lokasi bisnis dan letaknya sangat strategis. “Berkenaan dengan pengelolaan aset kota Medan kami berharap saudara walikota Medan memberi perhatian serius dan khusus karena hal ini juga menyangkut martabat pemerintah kota Medan,” tegasnya.(LMC-02)
