Belasan anggota DPRD Provinsi periode 2009-2014 yang tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Demokrasi Empatbelas mendeklarasi gerakan 'Bunuh Politik Uang', di De 14 Cafe Jalan Armada Medan, Senin (9/12). (Foto: LintasMedan/Irma)
Belasan anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 yang tergabung dalam Perkumpulan Masyarakat Demokrasi Empatbelas mendeklarasi gerakan ‘Bunuh Politik Uang’, di De 14 Cafe Jalan Armada Medan, Senin (9/12). (Foto: LintasMedan/Irma)
Medan, 9/12 (LintasMedan) – Tidak terpilih menjadi wakil rakyat bukan berarti harus berhenti berkontribusi melaksanakan tugas demokrasi yang diamanatkan dalam cita-cita reformasi.
Komitmen melanjutkan amanah rakyat itu ternyata dapat dilakukan di luar lembaga legislatif tanpa harus menjadi wakil rakyat.
Sebanyak 14 orang anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 merasa terpanggil untuk bahu membahu bersama rakyat mengawal pesta demokrasi yang jujur, adil dan bebas dari praktik politik uang.
Mereka secara sukarela akhirnya berinisiatif mendeklarasikan “Gerakan Bunuh Politik Uang”.
Gerakan tersebut dideklarasikan di Medan, Senin (9/12), sekaligus diisi dengan peresmian De 14 Cafe yang berlokasi di Jalan Armada Medan.
Acara itu juga disemarakkan dengan panggung dialog politik dan penyerahan santunan kepada anak-anak dari panti asuhan, serta peluncuran buku berjudul ‘Bunuh Politik Uang’ karya Muhri Fauzi Hafiz
“Gerakan bunuh politik uang ini adalah sebuah gejolak jiwa yang berontak dari lumrahnya transaksi haram saat Pemilu,” kata mantan anggota DPRD Sumut, Muhri Fauzi Hafiz.
Menurut politisi muda dari Partai Demokrat ini, menjadi pemilih cerdas adalah satu cara paling efektif membunuh politik uang atau money politics.
“Sekarang demokrasi sedang bersedih karena kebebasan yang diliki demokrasi tekah disalahgunakan oleh oknum untuk banyak kepentingan. Bukan lagi satu kepentingan yaitu untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Anggota DPRD Provinsi Sumut periode 2009-2014 (dari kiri ke kanan) Nezar Djoeli, M. Hanafiah Harahap, Aripay Tambunan dan Muhri Fauzi Hafiz mengikuti dialog seputar politik uang dalam rangkaian acara deklarasi gerakan ‘Bunuh Politik Uang’, di De 14 Cafe Jalan Armada Medan, Senin (9/12). (Foto: LintasMedan/Irma)
Praktik politik uang yang merusak sendi-sendi demokrasi itu, menurut dia, terjadi karena kecerdasan rakyat sudah dibunuh oleh perilaku kotor oknum-oknum politisi yang menghalalkan segala cara demi merebut kekuasaan.
Pernyataan hampir senada juga dilontarkan oleh mantan anggota Fraksi Nasdem DPRD Sumut Nezar Djoeli.
Ia menilai praktek politik uang dewasa ini sudah sampai kepada fase yang membahayakan bagi kelangsungan demokrasi dan pembangunan di Indonesia.
Jika politik uang ini tidak segera dibunuh, Nezar memastikan jumlah oknum kepala daerah yang terpilih melalui proses Pemilu rentan tersandung kasus korupsi, karena untuk mendapatkan jabatan tersebut mereka terpaksa harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar.
Dampak dari politik uang ini, lanjut dia, dipastikan akan berdampak buruk bagi nasib rakyat yang membutuhkan kemajuan pembangunan secara berkeadilan.
“Inilah akhirnya yang membuat kami terpanggil untuk mendeklarasikan gerakan bunuh politik uang,” ucap dia.
Nezar berharap gerakan bunuh politik uang ini akan semakin menggema di Sumatera Utara, termasuk dalam konteks menghadapi pemilihan walikota dan wakil walikota Medan tahun 2020.
Para penggagas gerakan bunuh politik uang yang hadir dalam acara deklarasi itu, antara lain M Hanafiah Harahap, Aripay Tambunan, Yulizar Parlagutan dan Syamsul Qadri Marpaung. (LMC-02)
