Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengikuti rapat melalui video confrence bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan pejabat pemerintah pusat lainnya dari rumah dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Medan, Rabu (16/9). (Foto: LintasMedan/Biro Humas Setdaprov Sumut)
Gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengikuti rapat melalui video confrence bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan pejabat instansi pemerintah pusat lainnya dari rumah dinas gubernur Sumut, di Jalan Sudirman Medan, Rabu (16/9). (Foto: LintasMedan/Biro Humas Setdaprov Sumut)
Medan, 16/9 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi, mengatakan, keterbatasan energi listrik pada sejumlah wilayah di provinsi tersebut masih menjadi salah satu faktor penghambat para pemilik modal untuk berinvestasi.
“Beberapa perusahaan di antaranya dari Korea belum mau berinveatasi karena masalah listrik. Mereka memiliki perhitungan tersendiri dengan listrik ini, kenyataan memang energi listrik kita kurang handal,” katanya di Medan, Rabu (13/9).
Eddy mengungkapkan hal tersebut dalam pertemuan melalui video conference dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan beberapa pejabat terkait dari instansi pemerintah pusat.
Menurut dia, kondisi strategis untuk kegiatan usaha dan bisnis tentu perlu adanya pasokan listrik yang stabil, sehingga dapat meningkatkan iklim investasi di Sumut.
Dalam kesempatan itu, Edy Rahmayadi berharap kepada pemerintah pusat agar masalah defisit listrik di Sumut bisa segera dituntaskan.
Jika pasokan listrik memadai, lanjut Gubernur, pihak Pemerintah Provinsi Sumut bisa menjamin pasokan listrik bagi investor.
Ia menambahkan, pasokan listrik untuk rumah tangga di Sumut hingga saat ini relatif cukup.
Selain hambatan infrastruktur listrik, Eddy juga menjelaskan beberapa kendala lain yang hingga kini juga masih menghambat kegiatan investasi.
Kendala tersebut, di antaranya masalah pembebasan lahan tanah rakyat seluas 1.128 ha, pembebasan lahan 12 kepala keluarga (KK) untuk pembangunan rel kereta api di sekitar Pelabuhan Kuala Tanjung, Kabupaten Batu Bara, serta harga gas dan insentif perusahaan yang belum dibayarkan.
Menanggapi penjelasan Gubernur Sumut, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan berjanji akan berupaya secepatnya mengatasi harga gas yang relatif tinggi di Sumut.
“Dalam waktu dekat kita akan mencari tahu penyebab terjadinya perbedaan harga gas. Begitu pula mengenai pembebasan lahan seluas 1.128 hektar tersebut, akan kita cari informasi apa penyebabnya” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pihaknya akan menuntaskan pembebasan lahan milik 12 KK di sekitar Pelabuhan Kuala Tanjung pada tahun 2021.
Diakuinya, proses pembebasan lahan tersebut terkait pemotongan anggaran yang terjadi di Kementerian Perhubungan untuk mendukung program percepatan penanganan COVID-19.
“Mengenai 12 KK kita akan menyelesaikan sepanjang jalan utama yang akan diselesaikan tahun 2021. Nanti tim yang ada di Medan akan segera menghubungi Bapak,” katanya kepada Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Pada kesempatan itu, Wakil Dirut PLN Darmawan Prasodjo mengakui saat ini memang terjadi kurang pasokan listrik di Sumut.
“Pasokan kami memang kurang. Margin kami di Sumut daya pasok hanya 3,4 persen dan setelah kami cek di Sei Mangkei memang ada sebagian aliran listrik yang mati listrik,” katanya. (LMC-02)
