Medan, 1/7 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menyesalkan jika masih ada pihak yang coba bermain-main dengan anggaran penanggulangan Covid-19 bersumber dari APBD.
Pada pertemuan dengan insan pers, Selasa (30/6) ia menegaskan tidak ada yang perlu ditutup-tutupi dengan dana yang bersumber dari uang rakyat itu.
“Ini rincian anggaran tahap I, menyusul nanti akan dibuka rincian tahap II dan tahap III, jadi bantu kami dan seluruh jajaran gugus tugas untuk bekerja maksimal, jangan lagi menuding macam-macam,” katanya dihadapan sejumlah OPD Pemprov Sumut dan para petugas penanganan Covid-19.
Anggaran tahap I sebagaimana tertera pada layar senilai Rp502,1 Miliar dengan berbagai rincian, diantaranya mencakup bidang kesehatan/ medis, pendukung kesehatan/non medis, serta dampak sosial (pengamanan sosial), serta dampak ekonomi Covid-19.
Untuk Bidang kesehatan dan pendukungnya tertera angka Rp191.797 M mencakup peningkatan kapasitas SDM kesehatan, penyediaan sarana dan prasarana bahan dan peralatan pendukung Covid-19.
Ada juga distribusi logistik senilai Rp396.000.000, Penataausahaan dan pengelolaan logistik senilai Rp13.866.765.000.
Kemudian anggaran Sekretariat Gugus, BPBD dan dukungan OPD terkait Rp27.225.170. Anggaran sosialisasi, edukasi dan mitigasi pencegahan senilai Rp3.200.000
Kemudian anggaran komunikasi dan informasi senilai Rp1.129.550.
Edy menegaskan anggaran bencana pada tahapan selanjutnya benar-benar dikelola dengan baik dan tidak lagi terulang sebagaimana yang lalu misalnya dalam hal pendistribusian sembako.
“Sedih saya, niat kita baik anggaran pengadaan sembako langsung diserahkan ke daerah kabupaten/kota. Biar mereka belanja, biar kehidupan ekonomi di wilayah itu bergeliat. Tapi nyatanya di lapangan ada saja masalah, beras yang dikasih ke rakyat busuk, timbangan kurang. Tega sekali,” ucap gubernur.
Ia mengingatkan agar sejumlah pihak jangan lagi coba-coba berniat untuk ‘mencuri’ anggaran ini.
“Inikan bencana, bagaimana virus ini mau pergi kalau kitanya juga seperti itu,” imbuhnya.
Menurut Edy masing-masing sudah punya tupoksinya dan gunakan anggaran benar-benar sesuai aturan.
“Begitu juga pers, di situ sudah ada tupoksinya. Ada anggaran komunikasi dan informasi, halal jika kau gunakan itu. Jangan pula yang lain-lain coba mau diambil juga,” ucap gubernur.(LMC-02)
