Gubernur SUmut Edy Rahmayadi menggelar rapat dengan tujuh kepala daerah di kabupaten kawasan sekitar Danau Toba membahas penertiban KJA, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (18/11)
Medan, 18/11 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengingatkan penertiban bisnis budidaya ikan dalam Kerambah Jaring Apung (KJA) di kawasan Danau Toba perlu menempuh kajian yang benar-benar rinci dan matang.
Karena, kata Edy yang terpenting dari proses tersebut adalah memastikan pemilik KJA tetap mendapat penghasilan usai meninggalkan usaha yang selama ini menjadi mata pencahariannya.
“Alih profesi yang ditawarkan pemerintah pusat harus menguntungkan bagi pengguna KJA di kawasan Danau Toba. Jangan sampai masyarakat yang di sana dirugikan, kerambanya kalian tertibkan tetapi alih profesinya belum tersedia. Jadi ini harus benar-benar diperhatikan,” kata Edy saat menggelar rapat dengan tujuh kepala daerah di kabupaten kawasan sekitar Danau Toba yakni Toba, Samosir, Karo, Tapanuli Utara, Simalungun, Humbanghasundutan, dan Dairi, di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman Nomor 41, Medan, Kamis (18/11).
Edy juga mengingatkkan pihak yang berkepentingan harus lebih memahami apa keinginan warga pemilik KJA dan harus diselesaikan sebelum mereka alih profesi.
Penertiban KJA di Danau Toba merupakan arahan Pemerintah Pusat karena menurut Perpres Nomor 60 Tahun 2021 Danau Toba adalah danau prioritas nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga menyarankan produksi ikan KJA di Danau Toba hanya 10 ribu ton per tahun.
“Segera kalau bisa memang ditertibkan agar pencemaran di Danau Toba bisa dicegah, tetapi ini perlu koordinasi kuat, butuh biaya juga untuk penertiban dan yang lainnya,” kata Edy.
Pada rapat tersebut terungkap Kepala Daerah tujuh kabupaten di sekitar Danau Toba sepakat menertibkan semua KJA milik masyarakat dan perusahaan. Menurut mereka penertiban bertujuan untuk melestarikan Danau Toba yang saat ini sudah menjadi bagian dari UNESCO Global Geoparks.
“Setelah rapat kita sepakat untuk me-nol-kan KJA di Danau Toba, ini untuk kebaikan Danau Toba karena saat ini Danau Toba itu UNESCO Global Geoparks, taman geo. Kontradiksi sebuah taman internasional ada KJA,” kata Bupati Toba Poltak Sitorus.
Namun, menurut Bupati Poltak Sitorus, hal tersebut akan sulit mewujudkan Danau Toba sebagai Global Geoparks. Selain itu, pembagian kuota sekitar 3.000 KJA di seluruh kawasan Danau Toba berpotensi menimbulkan masalah baru.
“Kita harus komitmen, bila ada kuota KJA siapa yang akan mendapat kuota tersebut, dan bila masih ada KJA kemungkinan akan ada lagi masyarakat yang sembunyi-sembunyi membangun KJA. Ini tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi, pada rapat ini kita sepakat KJA semua ditertibkan,” kata Poltak.
Menurut keterangan Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang masyarakat bisa memahami pentingnya melestarikan Danau Toba. Sebagian besar masyarakat juga menerima untuk alih profesi dari budidaya KJA menjadi petani, peternak atau bioflok yang ditawarkan Pemerintah Daerah.
“Dilakukan pendekatan dan penjelasan masyarakat kita mau, mereka mengerti wisata bisa lebih memakmurkan masyarakat di sana ketimbang KJA. Bertahap kita akan menyelesaikan masalah ini,” kata Cory.
Hadir pada rapat tersebut Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom, Wakil Bupati Humbanghasundutan Oloan Paniaran Nababan, serta perwakilan dari Kabupaten Dairi, Tapanuli Utara dan Simalungun. Hadir juga Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan Binsar Situmorang, Kadis Kelautan dan Perikanan Mulyadi Simatupang serta OPD terkait.(LMC-02)
.
