Gubernur Sumut Minta KPU Transparan

Medan, 15/12 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi mengingatkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi setempat agar transparan dan lebih profesional dalam menyelenggarakan seluruh tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 di wilayah itu, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran.

“Harapan kita pelaksanaan Pilkada serentak di Sumatera Utara tahun tahun 2018 dapat berjalan transparan, jujur dan aman,” katanya dalam rapat koordinasi (rakor) dan “coffe morning” bersama para pemangku kepentingan persiapan Pilkada Sumatera Utara (Sumut) tahun 2018, di Medan, Jumat.

Hadir dalam acara itu, antara lain Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman, Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw, Danlantamal I Belawan Laksamana Pertama Ali Triswanto, Wakil Walikota Medan Akhyar Nasution, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea dan Ketua Bawaslu Sumut Aulia Andri.

Menurut Gubernur, Pemerintah Provinsi Sumut telah mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 sebesar Rp1,2 triliun lebih yang dikelola oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum, antara lain Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada serentak di Sumut tahun 2018 tersebut, kata dia, harus dikelola dengan sebaik-baiknya dengan tidak melanggar aturan maupun undang-undang mengenai pengelolaan anggaran.

Jika hal itu bisa konsisten dilaksanakan, Erry Nuradi memperkirakan Sumut kelak bisa menjadi yang terbaik dan dapat menjadi contoh dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2018 se Indonesia.

“Kita ingin pelaksanaan Pilkada serentak 2018 berjalan lancar dan aman, sehingga penyelenggaraan Pilkada Sumut menjadi yang terbaik se Indonesia dan menjadi contoh bagi daerah lain,” ujarnya.

Namun, Gubernur mengakui bahwa untuk mewujudkan hal itu tentunya bukanlah sesuatu yang gampang, sehingga mutlak dibutuhkan kerja keras dan sinergitas dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk dari kalangan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan lainnya.

Sebelumnya, Kapolda Sumut Irjen Pol Paulus Waterpauw dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan rakor dan “coffe morning” tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan dan koordinasi yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan komunikasi dan koordinasi untuk menghadapi kegiatan Pilkada serentak tahun 2018 di Sumut.

“Saya berharap kepada semua pihak agar dapat memberikan kontribusinya sehingga tercapai peningkatan kesiapan dan kemantapan kita dalam menghadapi penyelenggaraan Pilkada serentak 2018,” ujarnya.

Dikatakan Kapolda, situasi hambatan sosial di masyarakat bisa muncul karena adanya dominasi kepentingan pribadi dan kelompok.

Selain itu, bisa juga muncul karena adanya perang opini di media sosial ataupun bentuk lainnya yang dapat berpotensi menjadi gangguan nyata terhadap situasi Kamtibmas.

“Tidak ada salahnya kita belajar dari penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu, sebab isu moral bisa saja dipakai dalam Pilkada. Untuk itu, mari kita antisipasi sehingga hal itu tidak menjadi gangguan nyata,” ujar Paulus.

Sementara itu, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea mengatakan, KPU Sumut akan melakukan supervisi terhadap delapan daerah dan provinsi yang akan menggelar Pilkada serentak 2018.

Hal itu dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal pilkada serentak.

“Kami akan melaksanakan tanggung jawab dan tugas secara fungsional dan professional. Apa yang kami sampaikan terkait dan harus sesuai dengan UU dan peraturan KPU,” kata Mulia.

Pihaknya juga berjanji akan senantiasa menjaga integritas, karena KPU sebagai penyelenggara Pemilu jika tidak melakukan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai regulasi akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

“Insya Allah kami akan patuh dan taat sesuai regulasi untuk menjaga integritas, dan selanjutnya kami juga akan bekerja independen,” tuturnya.

Ia menambahkan, KPU Sumut dalam waktu dekat akan menggelar pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, karena hingga saat ini masih banyak warga di Sumut yang belum memiliki KTP. (LMC-02)