Medan, 5/5 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi menepis tudingan seolah-olah dirinya gegabah dalam menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) mengenai penyesuaian tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dari 5 persen menjadi 7,5 persen.
“Sebelum saya tandatangani Pergub tersebut kami sudah melakukan konsultasi dan diskusi dengan berbagai kalangan termasuk Komisi C DPRD Sumut,” katanya dalam acara silaturrahmi dengan para insan pers yang bertugas di lingkungan Pemprov Sumut, Rabu (5/5), di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Jenderal Sudirman Medan.
Menurut Edy, menyesuaikan tarif pajak PBBKB dari 5 persen menjadi 7,5 persen merupakan solusi untuk menjawab masalah rendahnya penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) seluruh kabupaten/kota di Sumut sejak pandemi Covid-19.
Dari penyesuaian tarif PBBKB tersebut, Pemprov Sumut menargetkan mampu menambah PAD hingga sebesar Rp300 M. Namun, lanjut Edy keputusannya menerbitkan Pergub tersebut justru dianggap tidak populis bahkan dijadikan isu negatif bahwa dirinya tidak pro rakyat.
“Kondisi keuangan Sumut sudah sangat mengkhawatirkan. Uang tidak ada beredar sementara barang banyak, inikan bisa memicu inflasi makanya kami melakukan berbagai upaya salah satunya menyesuaikan tarif PBBKB,” ungkapnya.
Pada kesempatan itu Edy juga memaparkan sekilas tentang kondisi realisasi Anggaran Belanja Daerah selama triwulan I TA 2020/TA 2021 pemerintah kabupaten/kota di Sumut yang selama pandemi Covid-19 sangat rendah.
Dia menyebut contoh, belanja daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan selama TW I 2021 hanya mencapai 0.28 persen dari total APBD Kabupaten tersebut.
Selain Labusel, Kabupaten Madina juga mengalami konisi yang sama yakni sebesar 1,68 persen, Kabupaten Batubara 2.19 persen. Bahkan realisasi belanja daerah untuk kota Medan juga tergolong sangat rendah yakni 3.49 persen.
Meski sudah melakukan terobosan untuk mengatasi sejumlah persoalan keuangan tersebut, Edy mengaku dirinya terkesan masih bekerja sendiri padahal seharusnya dalam menghadapi krisis ekonomi di tengah pandemi Covid yang sudah berlangsung lebih dari satu tahun ini sangat dibutuhkan kerjasama dan sinergintas dari semua kalangan termasuk insan pers.
“Berkali-kali saya sampaikan kita harus sama punya satu tujuan terutama kepada para wartawan, karena jika tidak bersatu apapun yang dilakukan tidak akan pernah bisa mencapai sasaran yang diharapkan,” ucapnya.
Persoalan serius yang tengah dihadapi di sektor kesehatan sekarang ini, kata dia jika tidak ditangani secara bahu membahu akan berimplikasi negatif terhadap ekonomi dan jika tidak bisa diatasi, maka dikhawatirkan akan dijadikan sebagai konsumsi politik.
Acara silaturrahmi dengan insan pers tersebut diakhiri dengan penyerahan bingkisan lebaran kepada para wartawan yang selama ini bertugas di lingkungan Pemprov Sumut.(LMC-02)
