Medan, 23/4 (LintasMedan) – Ketua DPRD Medan Hasyim mengatakan penerapan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus corona (covid-19) terlebih dahulu harus melalui kajian-kajian mendalam terutama menyangkut kajian sosial bila sistem itu diberlakukan.
“Soalnya, jika PSBB diberlakukan yang akan terpengaruh sekali aspek sosialnya, karena selama penerapan itu berlangsung sebagian besar aktivitas masyarakat di luar untuk mencari nafkah keluarganya terganggu.
Nah, aspek inilah yang mesti dipikirkan pemerintah dalam memberikan jaminan sosial bagi masyarakat selama menjalani pola (PSBB) tersebut,” kata Hasyim usai melaksanakan rapat pimpinan (rapim) DPRD Medan, Kamis (23/04).
Hasyim mencontohkan, di DKI Jakarta, penerapan PSBB yang berlangsung hingga saat ini jaminan sosial diberikan kepada masyarakat dari pemerintah setempat dan Menteri Sosial. “Jangan sampai, PSBB diterapkan di tengah-tengah masyarakat bertujuan memutus penyebaran virus corona (covid-19) terjadi gejolak. Untuk itu, sebelum PSBB dilakukan terlebih dahulu melalui kajian-kajian dari berbagai aspek sehingga hasilnya memuaskan dari segala hal,” ujar Ketua DPRD Kota Medan ini.
Nah, lanjut politisi PDI Perjuangan satu ini, jika PSBB diterapkan di wilayah Kota Medan, maka Pemerintah Kota (Pemko) Medan harus menyiapkan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Medan khususnya yang berpengasilan menengah ke bawah. “Begitulah konsekwensinya jika PSBB
dilaksanakan di Kota Medan. Ingin memutus penyebaran virus corona tapi tidak memikirkan jaminan sosial bagi masyarakatnya, pastilah ada gejolak.
Maka dari itu, harus melalui kajian mendalam bila PSBB diterapkan,” sebutnya.(LMC-02)
