Medan, 5/12 (LintasMedan) -Pemerintah Kota (Pemko) Medan dinilai gagal dalam melakukan langkah antisipasi dan menangani persoalan banjir di wilayahnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, Hendra DS mengatakan, banjir yang terjadi di Kota Medan sudah berulang terjadi, seharusnya sudah bisa dilakukan langkah antisipasi oleh Pemko Medan, karena ini bukan kejadian yang tiba-tiba.
“Ini bukan persoalan baru. Tapi banjir yang mengepung sebagian wilayah Kota Medan pada Jumat 4 Desember 2020 yang merenggut korban jiwa, adalah yang terparah dalam lima tahun terakhir ini,” kata Hendra DS, Sabtu (5/12).
Anggota Komisi IV DPRD Medan yang membidangi infrastruktur ini menilai, pemerintah kota selama ini tidak mampu menangani persoalan banjir, padahal anggaran yang ada untuk itu sebenarnya bisa untuk membenahi, khususnya membenahi drainase yang selama ini pengerjaannya amburadul dianggap oleh mayoritas warga Medan.
Banjir di kawasan perkotaan di Kota Medan, sambung politisi dari Partai Hanura ini, tidak lebih karena persoalan drainase yang hingga kini tidak mampu dituntaskan oleh Pemko Medan baik itu selama kepemimpinan Pelaksana Tugas (Plt) Akhyar Nasution.
“Dalam waktu dekat ini Kota Medan akan memilih wali kota untuk periode berikutnya. Ke depan kita cari pemimpin yang mampu menangani persoalan banjir ini, khususnya pemimpin yang bisa bersinergi atau berkolaborasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sebab pemerintah kota sendiri tidak akan mampu menyelesaikan persoalan banjir ini,” tegas Hendra.
Hendra mencontohkan perlunya kolaborasi, dalam merevitalisasi (pendalaman) sungai, pemerintah kota harus bisa melobi BWS.
“Pemko Medan harus punya akses yang kuat untuk melobi pemerintah pusat. Kita lihat, pemimpin Kota Medan selama ini khususnya dalam lima tahun terakhir, tidak punya kemampuan untuk itu,” ujarnya.
Ditanya mengenai anggaran di Dinas PU untuk penanganan banjir, Hendra menyebutkan, lebih besar porsinya dibandingkan dengan anggaran untuk fasilitas lain, misalnya anggaran pendidikan dan kesehatan.
“Tahun 2019 anggaran kita di refocusing. Tapi di tahun-tahun sebelumnya, seperti tahun 2016 hingga 2018, anggaran penanganan banjir lebih besar dibanding anggaran lain. Untuk tahun ini, anggaran yang sudah kita sah kan mencapai Rp2 miliar lebih,” terangnya.
Berdasarkan data BPBD Sumut hingga Jumat 4 Desember 2020, sebagian wilayah Kota Medan dikepung banjir karena tanggul jebol akibat tidak mampu menahan debit air yang disebabkan tingginya curah hujan.
Untuk korban banjir Kota Medan dengan jumlah yang dinyatakan hilang sebanyak 6 orang, satu diantaranya masih usia balita, dimana dua orang dewasa ditemukan meninggal dunia. Sedangkan rumah yang terendam sebanyak 2.773 unit, 1.983 KK dan 5.965 jiwa yang tersebar di 7 kecamatan dan 13 kelurahan.(LMC-02)
