Kapolda Sumut Irjen Pol. Paulus Waterpauw (keempat kiri) dan Pangdam I Bukit Barisan (kelima kiri) foto bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut lainnya, seusai memberi arahan seputar pengamanan Pilkada serentak 2018, di Medan, Rabu (20/6). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 20/6 (LintasMedan) – Kapolda Sumatera Utara (Sumut), Irjen Pol Paulus Waterpauw mengimbau kepada seluruh jajarannya untuk menjaga netralitas dan independensi dalam mengawal pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2018 di provinsi tersebut pada 27 Juni.
“Setiap anggota polri harus berkomitmen untuk memegang teguh prinsip netralitas dan independensi dalam mengawal pelaksanaan tahapan pilkada dari awal hingga penetapan dan pelantikan kepala daerah terpilih,” katanya, di Medan, Rabu.
Kapolda menyatakan hal tersebut saat memberi arahan dalam rapat pengamanan Pilkada serentak 2018 yang turut dihadiri Pangdam I Bukit Barisan Mayjen TNI Ibnu Triwidodo, unsur pejabat yang tergabung dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut lainnya, para kapolres serta para bupati dan walikota se Sumut.
Kapolda menjelaskan bahwa netralitas dan independensi Polri dapat diwujudkan dengan memberikan pemahaman kepada anggota Polri dan keluarganya untuk tidak terlibat menjadi tim sukses pasangan calon (paslon), serta tidak menjadi kader parpol atau untuk tidak terlibat politik praktis lainnya.
Netralitas dan independensi itu, lanjut Paulus, mutlak dilakukan karena untuk mendapatkan “public trust” atau kepercayaan publik.
Dia mengemukakan, dalam masa tahapan masa kampanye, suhu politik di provinsi itu akan semakin memanas.
Para kontestan pilkada akan mensosialisasikan paslonnya kepada masyarakat, serta akan berupaya dengan keras untuk merebut simpati masyarakat, yang terkadang dilakukan dengan cara-cara tidak terpuji seperti kampanye hitam (black campaign), berita hoax dan ujaran kebencian, ataupun mengangkat isu-isu provokatif terkait politik identitas/SARA yang dinilai berpotensial mengganggu situasi Kamtibmas secara umum.
Untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran berita hoax, ujaran kebencian atau hate speech, kampanye hitam dan isu SARA, Polda Sumut telah melakukan beberapa langkah antisipatif.
Upaya tersebut dilakukan, antara lain dengan membentuk cyber troop, patroli cyber, pendekatan kepada media konvensional dan netizen jurnalis, melakukan kontra opini dan kontra narasi terhadap berita-berita provokatif.
Selain itu, katanya, pihak Polda Sumut telah melakukan sosialisasi, pencerahan dan edukasi kepada masyarakat terkait cara menggunakan medsos dengan baik.
Ia menegaskan,pihaknya juga siap melakukan penegakan hukum terhadap pelaku penyebar hoax, hate speech, isu SARA dan black campaign di media sosial.
Selama Januari hingga Mei 2018, menurut Paulus, Polda Sumut telah menangani 18 kasus hate speech dan sejenisnya yang terjadi di media-media sosial.
“Saya menghimbau kepada masyarakat bahwa ketika kita menerima suatu berita yang disinyalir mengandung hoax dan sejenisnya, kita harus melakukan check dan recheck kebenaran informasi tersebut agar tidak menimbulkan salah faham dan tidak terjadi konflik sosial di tengah masyarakat,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, di wilayah hukum Polda sumut akan digelar sembilan pemilihan kepala daerah, terdiri dari pemilihan gubernur, tujuh pemilihan bupati dan satu pemilihan walikota. (LMC-03)
