Medan, 4/12 (LintasMedan) – Komisi I DPRD Medan meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) objektif melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran. Apalagi saat ini ada pelaporan money politic yang dilaporkan Panwascam ke Bawaslu dan hingga saat ini belum ada perkembangan.
“Panwascam Medan Timur sudah melaporkan ke Bawaslu tentang adanya dua orang wanita yang membagi-bagikan uang Rp50 ribu ke masyarakat di Kecamatan Medan Timur. Masyarakat diminta berfoto dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) serta memberikan jari dua yang seolah mengratikan dukungan ke paslon 2. Ini harusnya ditindaklanjuti, diseriusi dan diparipurnakan oleh Bawaslu,” kata anggota Komisi I DPRD Medan Abdul Latief Lubis, Jumat (04/12).
Namun hingga saat ini belum ada tindaklanjut dari pihak Bawaslu. Hal ini berbanding terbalik ketika pasangan nomor urut 1 ditengarai melakukan pelanggaran. Seperti yang terjadi baru-baru ini, Salman Alfarisi diperiksa Bawaslu terkait dugaan kampanye di rumah ibadah.
“Kita apreasiasi kinerja Bawaslu yang cepat melakukan proses pemeriksaan pasca ditemukan adanya dugaan pelanggaran. Seperti beberapa waktu lalu, Salman Alfarisi yang merupakan Calon Wakil Walikota Medan dari pasangan Aman dengan nomor urut 1 diperiksa di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakumdu) yang merupakan aplikasi dari Bawaslu terkait dugaan pelaksanaan kampanye di rumah ibadah. Kita apresiasi Salman datang menghadiri panggilan. Itu menunjukkan dia sosok calon pemimpin yang dapat dipercaya, berani dan juga siap bekerjasama dengan aparatur hukum untuk kemaslahatan warga,”kata Abdul Latief Lubis.
Komisi I yang membidangi pemerintahan ini, termasuk KPU dan Bawaslu, mengkritisi kinerja Bawaslu yang dinilai belum objektif, dan masih banyak ketimpangan.(LMC-02)
