Sejumlah pelajar menyusuri air banjir yang meredam kawasan kampus USU dan Jalan Dr Mansyur Medan, beberapa waktu lalu. (Foto: LintasMedan/dok)
Medan, 19/6 (LintasMedan) – Kota Medan tahun 2022 ditargetkan bebas banjir, karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) siap menjalin kerja sama dengan instansi terkait di tingkat pusat dan pemerintah kota (Pemko) setempat menyiapkan langkah antisipasi masalah banjir di kota tersebut.
“Harus bisa diwujudkan program Medan Menuju Bebas Banjir 2022. Mari kita kerja sama untuk merperbaikinya,” kata Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, di Medan, Rabu (19/6).
Gubernur menegaskan hal itu saat memimpin rapat penanggulangan banjir Kota Medan bersama para pejabat (Pemko) Medan, Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Ditjen Sumber Daya Air, dan Kementerian PUPR di kantor gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan.
Pada kesempatan itu, ia mengingatkan agar BWS Sumatera II dan Pemko Medan jangan bekerja sendiri-sendiri dalam hal mengatasi masalah banjir di ibu kota Provinsi Sumut itu.
“Kalian jangan main sendiri sendiri. BWS dikirim dari Jakarta untuk mengkoordinir ini. Kalau Pemko Medan main sendiri, BWS main sendiri, tak akan selesai masalah banjir ini. Apa pun alasanya, ini harus kita kerjakan dengan serius,” ujar Edy.
Jika dalam proses pengerjaan penanggulangan banjir secara terpadu tersebut terpaksa dilakukan pembebasan lahan, lanjutnya,Pemerintah harus membayar sesuai harga yang berlaku.
“Kurangi dampak yang membuat rakyat rugi, besok saya mau bertemu camat atau lurah di daerah sekitaran sungai yang akan dinormalisasi. Kalau memang harus dilakukan pembebasan lahan, kita harus bayarkan sesuai harganya,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Seksi Perencanaan BWS Sumatera II Herbet Sihite menjelaskan, saat ini ada empat daerah aliran sungai yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan normalisasi dalam rangka mewujudkan program Medan Menuju Bebas Banjir 2022.
“Ada empat sungai yang akan ditangani terlebih dahulu, yaitu Sungai Sei Kambing, Sungai Selayang, Sungai Sei Putih dan Sungai Badera. Sungai Badera ini belum pernah kita tangani sebelumnya,” paparnya.
Empat daerah aliran sungai tersebut,menurut Herbet, harus menjadi prioritas karena ketika banjir airnya meluap mempengaruhi lokasi lokasi penting seperti Kampus USU, kawasan di sekitar perempatan Simalingkar.
Ia menambahkan bahwa besar debit banjir tersebut dapat diperkirakan menurut periode ulangnya, yang sekaligus menggambarkan tingkat pengendalian banjir.
“Sebenarnya banjir itu ada periodenya, ada periode 2 tahunan, ada periode 10 tahunan dan ada juga periode 25 tahunan. Di negara maju sekali pun tidak mungkin tidak terjadi banjir, tetapi periode terjadinya banjir bisa kita kendalikan. Untuk Medan harusnya bisa dikendalikan hingga Q-25 (periode 25 tahunan),” ujar dia. (LMC-02)
