Madina, 15/9 (LintasMedan) – Ketua KPUD Mandailing Natal Fadhillah Syarief mengatakan pihaknya tidak berwewenang mengurusi soal anggaran Pilkada.
“Soal anggaran penyelenggaraan Pilkada Sekretaris yang memiliki wewenang dan tanggungjawab,” katanya menjawab wartawan, Senin.
Namun, kata Fadhillah jika dalam pelaksanaannya ada indikasi ataupun temuan – temuan penyalahgunaan anggaran pihaknya akan menindaklanjuti.
Temuan yang disertai bukti-bukti itu, lanjut dia akan disampaikan ke Sekretatis KPUD untuk kemudian dilakukan klarifikasi kepada Sekretaris PPK maupun PPS. Ketentuan itu tertuang di UU No 10 Tahun 2016 dan No 7 Tahun 2017, disebutkan pejabat kuasa penggunaan anggaran adalah Sekretaris.
“Kami tidak bisa mencampuri terlalu jauh mengenai anggaran itu sudah menyalahi karena bukan kewenangan kami,” paparnya.
Terkait keterbukaan informasi publik mengenai data – data, sesuai ketentuan UU No 14 Tahun 2008, Fadhillah menerangkan silahkan membuat surat permohonan dan tujuannya secara jelas, karena yang punya kewenangan itu auditor atau Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Disebutkan dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Madina sebesar Rp 40.300.000.000. Yang mana Rp 300.000.000 itu dianggarkan di PAPBD 2019 dan Rp 40.000.000.000 PAPBD 2020.
Hasil Test Kesehatan Bapaslon
Fadhillah juga mengatakan untuk hasil test kesehatan Bapaslon Madina secara umum telah memenuhi syarat. Baik jasmani maupun rohani, keterlibatan narkoba juga tidak terpapar Covid-19.
Hasil test kesehatan ini sempat terjadi keterlambatan karena masih menunggu proses di RSU Adam Malik, Medan.
“Hasil test sudah keluar, sudah diundang Bapaslon tapi yang datang LO. Jadi sama LO tadi sudah kita serahkan,” Fadhillah.(LMC-04)
