Medan, 15/5 (LintasMedan) – Sekretaris Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Medan H.Iswanda Ramli SE menilai, program penerima manfaat berupa bantuan sosial masih terus menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat.
Nanda mengungkapkan, sampai hari ini banyak masyarakat miskin yang mengeluh karena tidak pernah mendapat bantuan sosial seperti program keluarga harapan (PKH).
“Saat saya reses maupun sosialisasi peraturan daerah (Sosper) pertanyaan tentang bantuan sosial selalu muncul,” ujar Nanda Ramli, dikutip Kamis (15/5).
Banyak masyarakat yang mengeluhkan karena tidak pernah mendapat PKH, padahal mereka sangat layak mendapatkanya.
Malah kata Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan ini, ada yang sudah tidak tinggal disitu/sudah pindah tapi tetap menerima PKH.
Kedepan ini harus diperbaik, meskipun persoalan ini bukan urusan pemerintah daerah, melainkan pemerintah pusat melalui kementrian sosial.
Namun paling tidak Pemerintah Kota (Pemko) Medan dapat memperbaiki data masyarakat penerima mantaat dari program bantuan sosial tersebut.
“Untuk itu kita mendorong Pemko Medan melalui Dinas Sosial melakukan perbaikan/revisi data masyarakat miskin penerima PKH,” ujar Nanda Ramli.
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan inipun minta peran aktif kepala lingkungan (Kepling) dan kelurahan melakukan validasi data untuk selanjutnya dibawa ke musyawarah kelurahan (Muskel) agar masuk ke dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DPKS).
Karena kata Nanda semiskin apapun masyarakat tersebut, jika tidak terdaftar dalam DTKS, dipastikan tidak akan dapat bantuan dari pemerintah.
“Jadi kepada kepling dan lurah tolong dibantu masyarakat, yang layak mendapat bantuan agar dimasukkan kedalam penerima manfaat, sehingga program tersebut benar-benar tetap sasaran ,” pinta Nanda.
Meski begitu aku Nanda, dia bersama timnya siap membantu masyarakat ke Dinas Sosial untuk memperbaiki data jika tidak sesuai dengan kondisi yang ada.(LMC-02)
