Medan, 24/3 (LintasMedan) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) selama Januari 2018 telah melaksanakan lelang logistik Pilkada 2018 dan diinformasikan relatif ramai diminati oleh sektor dunia usaha.
Data yang dirangkum lintasmedan.com dari situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Sabtu, pengadaan logistik Pilkada Sumut tersebut dibagi dalam tiga paket.
Setiap paket logistik pilkada yang ditenderkan, jumlah calon peserta yang mengajukan penawaran melalui fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektroni (LPSE), rata-rata mencapai 60 lebih perusahaan.
Peserta tender pengadaan logistik pilkada Sumut selain terdiri dari perusahaan yang selama ini berdomisili di Sumut, juga diikuti peserta dari beberapa provinsi lain di Pulau Jawa.
Paket pengadaan barang dan jasa yang ditenderkan, yakni pengadaan bahan kampanye penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2018 dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp2.181.241.524,00 dengan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2018, yang dimenangkan PT. Multi Maju Sejahtera asal Semarang Jawa Tengah.
Paket lainnya, yakni pengadaan alat peraga kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2018 dengan nilai HPS sebesar Rp 2.698.083.300 yang bersumber dari APBN 2018 dengan pemenang lelang CV. Central Print yang berlamat di Jalan Mahkamah No. 27A Medan.
Selanjutnya, paket pencetakan formulir AA.2-KWK/Stiker Coklit dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut Tahun 2018 yang dananya bersumber dari APBN 2018 dengan nilai HPS Rp 696.773.880, dimenangkan CV. Matiinu Berdikari yang beralamat di Jalan Nenas/Utama Pekan Baru, Riau.
Kasubag Humas KPU Sumut, Hari Darma Putra, memastikan proses lelang pengadaan barang dan jasa di lembaganya benar-benar berlangsung secara terbuka dan transparan dengan penilaian yang benar-benar selektif.
“Pengadaan logistik Pemilu dilakukan melalui mekanisme lelang atau tender. Sistem ini menekankan pada efisiensi dan transparansi,” ujarnya.
Sebagaimana diinformasikan, KPU memperketat kualifikasi perusahaan peserta tender pengadaan logistik pemilu, untuk mencegah terjadinya wan prestasi (ingkar janji).
Peserta tender harus perusahaan terdaftar dan diakui oleh pemerintah. (LMC-02)
