Medan, 11/3 (LintasMedan) – Anggota Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Irham Buana Nasution menekankan bahwa masyarakat berhak untuk tahu mengenai informasi pengelolaan APBD di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumut, termasuk penggunaan dana sekitar belasan miliar rupiah yang dikelola oleh Bidang Informasi Publik di organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut tahun 2021.
“Pada intinya, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh dokumen-dokumen maupun informasi terkait rencana penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan di setiap OPD,” katanya, di Medan, Kamis (11/3).
Menurut dia, Diskominfo sebagai salah satu OPD mitra kerja Komisi A DPRD Sumut harus membuka informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai penggunaan anggaran yang bersumber dari uang publik, karena masyarakat memiliki hak mengetahui informasi itu.
Beberapa hal dari program dan kegiatan Diskominfo Sumut yang perlu diketahui masyarakat adalah mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.
Irham yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, menambahkan, transparansi dan akuntabel harus menjadi teknis utama yang dilakukan oleh Diskominfo Sumut agar penggunaan anggaran betul-betul tepat sasaran, tepat nilai dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat luas, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Komisi A DPRD Sumut, kata dia, berencana akan mendalami sejumlah kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Bidang Informasi Publik pada Diskominfo Sumut, antara lain penggunaan anggaran untuk pemberdayaan media, biaya iklan layanan masyarakat, pemasangan baliho dan barang cetakan.
“Dari Komisi A DPRD tentunya mengharapkan agar penggunaan anggaran tersebut bisa mengedepankan transparansi dan akuntabel serta penyalurannya bisa secara merata, agar semuanya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah diharapkan,” kata Irham.
Lebih lanjut ia mengingatkan bahwa penggunaan dan pengelolaan anggaran yang tidak transparan dan kurang berorientasi kepada kepentingan masyarakat akan sangat rentan dipermasalahkan oleh publik, sehingga bisa jadi bumerang bagi OPD yang bersangkutan.
Dalam konteks penggunaan anggaran publik, katanya, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas menjadi bagian integral dalam pelaksanaan APBD Sumut.
“Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut akan dapat diketahui apakah penggunaan dan pengelolaan uang negara di Diskominfo Sumut benar-benar tepat sasaran dan sejalan dengan upaya mewujudkan visi, misi Sumut Bermartabat,” ujarnya.
Ia menambahkan perlunya indikator lain dalam menakar kesuksesan suatu OPD, tidak hanya dari tingkat daya serapan anggaran.
Dikatakan Irham, tingginya tingkat daya serapan tidak serta merta membuktikan kalau sebuah program dan kegiatan di OPD tersebut berjalan sukses.
Ia juga mengingatkan, di era yang serba digital dewasa ini, Diskominfo Sumut sudah seharusnya memanfaatkan perkembangan teknologi secara lebih maksimal, khususnya dalam hal menyebarluaskan informasi seputar program dan kegiatan yang berorientasi kepada kesejahteraan masyarakat. (LMC-02)
