Medan, 6/12 (LintasMedan) – Kepala Dinas Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Naslindo Sirait menyebut kinerja usaha seluruh koperasi binaan pemerintah provinsi (Pemprov) setempat masuk kategori tidak sehat.
Menurut Naslindo dalam jumpa pers di kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Selasa (5/12), selain tidak sehat, hingga saat ini juga belum ada koperasi yang dibina Pemprov Sumut melalui Dinas Koperasi, UMKM setempat yang layak dijadikan sebagai koperasi percontohan.
“Belum ada satupun koperasi UMKM di Sumut yang layak dijadikan percontohan, misalnya bisa dibawa dalam pameran berskala nasional. Bahkan cenderung masuk kategori tidak sehat,” paparnya.
Naslindo yang juga mantan Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut mengungkapkan bahwa ada beberapa faktor utama penyebab tidak sehatnya koperasi, di antaranya kepengurusan yang sudah tidak aktif lagi dalam mengelola dan menjalankan unit usaha organisasi ekonomi yang dimiliki kelompok demi kepentingan bersama itu.
Tidak hanya itu, kata dia, mayoritas koperasi tersebut masih belum menyesuaikan perkembangan dengan melakukan berbagai inovasi, salah satunya penggunaan teknologi informasi untuk pengelolaan manajemen administrasi keuangan.
“Pengelolaan administrasi keuangan koperasi tersebut masih menerapkan cara-cara lama atau manual atau belum berbasis digital, sehingga data dan laporannya kurang bisa dipertanggungjawabkan dan pengawasannya juga masih rendah,” ucapnya.
Padahal, diakuinya, di era digital sekarang ini, digitalisasi koperasi makin penting.dan merupakan momentum untuk meraih peluang emas di tengah meningkatnya secara signifikan laju pertumbuhan pasar digital di Indonesia.
Saat ini, jumlah koperasi di Sumut tercatat 13.208 unit, sebanyak 41% koperasi yang aktif. Sementara jumlah UMKM di Sumut yang terdata dari Portal Satu Data BAPPENAS tahun 2021 sebanyak 1.712.091 yang terdiri dari usaha skala mikro 68%, kecil 18% dan menengah 13%.
Hingga saat ini unit koperasi di Sumut, kata Naslindo masih didominasi sektor simpan pinjam dan belum menjangkau sektor real. “Tentunya ini tidak memberi makna bagi sistim perkoperasian itu sendiri,” ujarnya.
Naslindo mengatakan, untuk meningkatkan kualitas daya saing Koperasi dan UMKM, maka diperlukan sinergi dari semua stakeholder, sehingga terbentuk ekosistem usaha yang sehat. “Misalnya dari pemerintah terkait regulasi, perizinan, fasilitasi, edukasi. Kemudian perguruan tinggi terkait edukasi dan pemagangan. Masalah permodalan dan pembiayaan ada di perbankan. Begitupula dengan BUMN, BUMD, swasta, serta LSM.
Ia menyatakan berjanji akan meningkatkan program-program pembinaan terhadap pengelola koperasi binaan Pemprov setempat yang tersebar di sejumlah kabupaten dan kota di Sumut.
Pihaknya juga akan memperkuat monitoring sehingga koperasi benar-benar berjalan sesuai aturan, dan koperasi yang sehat dan yang bermasalah bisa benar-benar terawasi.
“Kami juga akan memetakan kendala yang sering dihadapi para pelaku UMKM seperti sulitnya memperluas akses pasar, salah satunya melalui program pendampingan dan kemitraan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo Sumut,” ucapnya. (LMC-02)
