Medan, 6/9 (LintasMedan) – Anggota DPRD Medan yang tergabung Panitia Khusus (Pansus) Ranperda penetapan zonasi aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) Kota Medan, memulai pembahasan Draf Ranperda yang diajukan Pemko Medan. Dalam Ranperda nanti Pemko Medan harus mampu memberdayakan PKL demi peningkatan ekonomi kerakyatan.
Ketua Pansus PKL Hendri Duin Sembiring (foto) kepada wartawan, Senin (6/9) menyampaikan akan tetap memprioritaskan kepentingan para pedagang. “Saya berharap dilakukan penataan dan disiapkan tempat relokasi bagi pedagang yang digusur,” ujar Hendri Duin Sembiring.
Dikatakan Hendri Duin asal politisi PDIP itu, dengan adanya Perda PKL diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan para pedagang karena sudah memiliki regulasi yang menjamin kepastian hukum dalam berjualan. “Ke depannya jangan ada lagi penggusuran PKL yang banyak merugikan pedagang dan pemerintah. Tetapi sejak adanya Perda dapat dilakukan penataan persuasif,” harapnya.
Ditambahkan Hendri, dalam rapat perdana pembahasan Ranperda PKL Senin siang, Ianya akan memanggil Sekda Pemko Medan, PD Pasar, Dinas Pariwisata, Bagian Asset, Dinas PKKPR dan Dinas Koperasi.
Dalam pembahasan, Pansus akan mempertanyakan Pemko Medan terkait pemetaan zonasi. “Harus jelas pemetaan zonasi di titik mana saja,” katanya.
Begitu juga dengan PD Pasar, Hendri Duin mengingatkan kesiapan PD Pasar untuk menampung para PKL yang direlokasi. Selain itu Hendri Duin yang saat ini di Komisi III membidangi Pasar mengusulkan Pemko Medan supaya mempersiapkan tempat relokasi.
Guna memaksimalkan pembahasan Ranperda Zonasi PKL, Pansus bersama OPD terkait direncanakan dapat mengadopsi penerapan Perda yang telah dilakukan daerah lain. “Kita mau lihat daerah lain yang sudah sukses menjalankan Perda PKL seperti Bekasi dan Kota Padang,” imbuhnya. (LMC-02)
