Medan, 2/8 (LintasMedan) – Anggota DPRD Medan yang juga Ketua Panitia khusus (Pansus) Ranperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kota Medan Sudari ST menyebut mulai Selasa (3/8) akan melakukan pembahasan dengan Pemko Medan. Pembahasan diupayakan maksimal hingga pada 8 Agustus 2021.
“Jadwal agenda rapat pembahasan sudah disusun, satu pekan ini dipadatkan bahkan Sabtu dan Minggu kita manfaatkan rapat,” ujar Sudari ST (foto) kepada wartawan di gedung dewan, Senin (2/8).
Dikatakan Sudari ST yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Medan itu, adapun alasan penjadwalan rapat Pansus di hari libur Sabtu dan Minggu guna mengejar target paripurna RPJMD 23 Agustus yang telah ditentukan Banmus.
“Kendati singkat, kita pastikan pembahasan akan maksimal dan sesuai harapan,” tegas Sudari meyakinkan.
Dalam rapat nanti, Pansus akan serius melakukan pembahasan terutama evaluasi RPJM 2016-2021. “Capaian nya bagaimana, apakah setiap Tahunnya sudah memenuhi target apa belum. Indikatornya harus jelas,” sebut Sudari.
Yang terpenting tambah Sudari, dalam RPJMD 2021-2026 nanti harus menyesuaikan visi dan misi Walikota Medan. Begitu juga soal program dan visi misi Walikota Medan harus disingkronkan dengan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Apalagi situasi saat ini dampak pandemi Covid 19, sumber PAD banyak yang terganggu terutama dampak PPKM. Tentu, sangat dimungkinkan program Pemko Medan banyak tidak terealisasikan. Untuk itu terkait visi Walikota harus disingkronkan dengan sumber PAD,” terangnya.
Terkait hal itu, kata Sudari, Dianya terus mendorong Walikota Medan M Bobby Afif Nasution agar getol meloby pemerintah pusat agar mendapatkan tambahan anggaran dan pembangunan infrastruktur untuk Pemko Medan.
“Sangat penting kolaborasi Pemko Medan dan pemerintah pusat guna merealisasikan visi misi Walikota. Dalam hal ini kita memberikan suport,” paparnya.
Dalam pembahasan RPJMD nanti, Sudari juga akan mensiasati Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) yakni indikator kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi. Tiga dimensi itu yakni kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup yang layak sering menjadi jualan politik namun tetap kemiskinan terstruktural.
“Hal ini yang perlu kita siasati sehingga serapan tenaga kerja meningkat, kemiskinan menurun dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial,” sebutnya. (LMC-02)
