Medan, 24/1 (LintasMedan) – Ketua Pansus Ranperda Kota Medan tentang Izin Pelayanan Sosial Tenaga Kerja (Sosnaker), HT Bahrumsyah mengatakan pihaknya akan fokus untuk membajas sistem ketenagakerjaan di Kota Medan.
Politisi PAN yang terpilih sebagai ketua Pansus tersebut dalam rapat internal dewan, Selasa mengatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah mengevaluasi judul Ranperda.
“Dalam judul masih terjadi penggabungan antara sosial dan tenaga kerja. Kita akan sesuaikan judul Ranperda dengan Sistem Organisasi Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah,” katanya.
Dalam SOTK antara Pemerintah Daerah Sosial dengan Tenaga Kerja sudah menjadi satuan terpisah atau berdiri sendiri. “Jadi, kita akan fokus pada Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Dia mengatakan akan mengevaluasi izin tentang ketenagakerjaan berdasarkan ketentuan UU No. 13 tahun 2003 tentang Tenaga Kerja dan Permenakertrans No. 19 tahun 2012.
“Nantinya kita cenderung kepada pengaturan sistim ketenagakerjaan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan diatasnya,” sebutnya.
Dalam pengaturan sistim ketenagakerjaan itu, sambung anggota Komisi B ini, Ranperda nantinya lebih mengedepankan kearifan lokal.
Sebab, katanya, saat ini banyak warga Kota Medan yang tidak mendapatkan pekerjaan. “Artinya, banyak warga Kota Medan hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri,” ujarnya.
Karenanya, tambah Bahrumsyah, dalam Ranperda nantinya dibuat regulasi bahwa setiap pemberi pekerjaan harus memanfaatkan tenaga lokal dari pada luar. “Ini yang akan diproteksi dalam Ranperda, persentasenya diatur. Selain itu, Ranperda nantinya juga akan mengatur hal-hal yang belum spesifik diatur dalam UU No. 13/2013 dan Permenakertrans No. 19/2012, seperti tenaga outsourcing dan PKWT. Hal ini yang akan kita pertegas dengan tidak melanggar peraturan diatasnya,” tegasnya. (LMC-03)
