Madina, 16/7 (LintasMedan) – Ketua DPC Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Akhyar Siregar mengaku pihaknya tidak memahami kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan aparatur desa.
“Saya kurang begitu mengusai tentang informasi kegiatan Bimtek tahun ini karena secara langsung saya tidak dikoordinasikan,” kata Akhyar kepada LintasMedan, Jumat (16/7).
Akhyar mengatakan lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan Bimtek tersebut tidak melakukan koordinasi dengan PAPDESI. Padahal diketahui PAPDESI sendiri merupakan wadah yang beranggotakan aparatur desa.
Dijelaskan, visi PAPDESI untuk mewujudkan Aparatur Pemerintah Desa yang profesional, bermartabat, berdedikasi pada tugas dan tanggungjawab guna mewujudkan desa yang maju, mandiri dan sejahtera.
Namun terkait kegiatan Bimtek itu, Akhyar merasa bingung ketika dikonfirmasi. “Bimtek yang mana, kurang tau saya. Apalagi inikan baru ganti Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD),” ujarnya.
Sebelumnya telah diinformasikan, Aparatur desa se Kabupaten Madina yang berjumlah 377 desa, telah melaksanakan kegiatan Bimtek berulang-ulang dengan menggunakan anggaran Dana Desa (DD) Tahun 2021, yang penyalurannya masih pada tahap I.
Belakangan kegiatan Bimtek ini pun direspon Plh Bupati Madina Gozali Pulungan yang melalui suratnya, Jumat (2/7)lalu, menindaklanjuti instruksi Gubernur Sumatera Utara, tentang perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis mikro.
Kemudian memerintahkan semua Camat agar menghimbau Kepala Desa untuk tidak mengikuti Bimtek terkait peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa maupun sejenisnya.
Lain halnya dengan Ketua DPRD Madina, Erwin Efendi Lubis. Kegiatan Bimtek desa itu disebutnya telah menyimpan segudang masalah. Menurutnya, kalau tujuannya untuk pelatihan tidak harus ke luar daerah.(LMC-04)
