Ilustrasi-Kantor PDAM Tirtanadi Jalan SM Raja Medan.(Foto:LintasMedan/ist)
Medan, 14/2 (LintasMedan) – Pengamat politik Ahmad Ikhyar Hasibuan, menilai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtanadi hingga saat ini masih belum steril dari intervensi politik sehingga membuat kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) itu sulit berjalan optimal.
“Banyak pihak ingin memanfaatkan PDAM Tirtanadi untuk mendapatkan keuntungan individu dan kelompok,” katanya di Medan, Sabtu.
Menurut dia intervensi politik diperkirakan juga sarat terjadi pada proses pemilihan direksi yang kini masih berlangsung.
Seharusnya, kata mantan anggota DPRD Sumut ini, semua pihak mampu menahan diri untuk tidak melakukan intervensi dalam bentuk apapun terhadap PDAM Tirtanadi.
“Biarkanlah manajemen PDAM Tirtanadi berjalan secara profesional agar mampu menjadi BUMD yang memberi kontribusi besar terhadap masyarakat Sumut,” katanya.
Namun, fakta yang terjadi selama ini PDAAM Tirtanadi terkesan dibiarkan menjadi “lahan” empuk bagi sejumlah kalangan untuk mencari keuntungan.
Ironisnya, kata Ikhyar, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang memiliki kewenangan penuh mengangkat dan memberhentikan direksi, justru membiarkan BUMD itu diintervensi oleh banyak pihak.
“Saya merasa prihatin mencermati sikap Gubernur yang tidak tegas dalam menyikapi beragam persoalan di PDAM Tirtanadi selama ini. Bahkan ada kesan pembiaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, PDAM Tirtanadi selalu diincar oleh para “petualang” karena diperusahaan tersebut relatif banyak peluang untuk meraup keuntungan melalui kegiatan pengadaan barang dan jasa yang rentan dipengaruhi praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Karena itu, Ikhyar menyatakan prihatin dengan proses pemilihan direksi PDAM Tirtanadi yang juga terkesan ada intervensi politik.(LMC-02)
