
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) memberikan keterangan pers seusai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (2/2). (Foto: LintasMedan/ist)
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (tengah) didampingi Menko PMK Muhadjir Effendy (kiri) dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) memberikan keterangan pers seusai menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (2/2). (Foto: LintasMedan/ist)
Jakarta, 2/2 (LintasMedan) – Perkembangan status virus corona yang menjadi darurat global oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) membuat Indonesia mengambil sejumlah kebijakan, salah satunya mencabut sementara fasilitas bebas visa dari China.
Selain itu Indonesia juga menutup penerbangan langsung dari dan ke China.
“Penerbangan langsung dari dan ke mainland RRT ditunda untuk sementara mulai hari Rabu pukul 00.00 WIB,” ujar Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai rapat terbatas di Halim Perdana Kusuma, Minggu (2/2).
Larangan serupa, lanjut dia, juga diberlakukan untuk warga negara Indonesia (WNI).
Retno menjelaskan, pemerintah meminta agar WNI tidak melakukan penerbangan ke Negeri Tirai Bambu untuk sementara.
Pendatang yang berasal dari China juga akan diawasi oleh Pemerintah RI.
Pendatang dari RR China yang pernah berada di kawasan Wuhan juga dilarang masuk ke wilayah Indonesia.
“Semua pendatang yang tiba dari mainland China dan sudah berada di sana selama 14 hari untuk sementara tidak diijinkan untuk masuk dan melakukan transit di Indonesia,” kata Retno.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah RI telah memulangkan 238 WNI ditambah 5 orang tim dari Provinsi Hubei, China.
Kota Wuhan, yang menjadi pusat penyebaran virus corona berada di Provinsi Hubei.
WNI yang sudah dievakuasi akan melalui tahap observasi selama 14 hari di Natuna. Observasi juga dilakukan untuk 42 tim penjemput WNI di Provinsi Hubei.
Retno menegaskan, seluruh WNI yang dievakuasi dalam kondisi sehat.
Guna memberikan informasi yang tepat, Menteri Kesehatan akan membuka kantor di Natuna dan menyampaikan perkembangan secara berkala. (LMC-05/KC)