Medan, 10/11 (LintasMedan) – Mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Nezar Djoeli meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Selatan (Tapsel) bijaksana dan transparan dalam mengelola seluruh dana tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) yang digelontorkan perusahaan tambang emas PT Agincourt Resource.
“Dana CSR yang digelontorkkan PT Agincourt Resource kepada Pemkab Tapsel tahun 2020 akan lebih tepat dipergunakan untuk membantu masyarakat terdampak COVID-19,” katanya kepada pers di Medan, Selasa (10/11).
Namun sayangnya, menurut dia, dana CSR yang jumlahnya diperkirakan mencapai belasan miliar rupiah tersebut oleh Pemkab Tapsel sebagian digunakan untuk membangun menara pandang di Kebun Raya Sipirok.
Bahkan, lanjut mantan legislator dari Partai NasDem ini, pembangunan fisik menara pandang di Kebun Raya Sipirok itu juga hingga saat ini belum pula direalisasikan pascapeletakan batu pertama atau ground breaking pada 14 Agustus 2020 lalu.
Bangunan utama menara pandang tersebut direncanakan memiliki luas sekitar 580 meter persegi dengan ketinggian 31,5 meter dari permukaan tanah, terdiri dari tujuh lantai yang dihubungkan oleh elevator (lift).
“Saya menduga dana CSR sudah disalurkan oleh PT Agincourt Resource kepada Pemkab Tapsel, tetapi hingga saat ini belum dipergunakan untuk pembangunan menara pandang yang semula ditargetkan selesai sekitar Februari 2021,” ujar Nezar.
Jika pengerjaan proyek menara pandang tersebut belum juga direalisasikan hingga Februari 2021, kata dia, tidak tertutup kemungkinan biaya pembangunannya akan menggunakan sumber dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tapsel tahun 2021.
“Rencana pembangunan proyek menara pandang di Kebun Raya Sipirok terkesan sarat kepentingan dan tidak transparan,” ujarnya.
Nezar memastikan banyak masyarakat di Tapsel maupun di sekitar lingkungan lokasi usaha PT. Agincourt Resource tidak mengetahui program dan realisasi penggunaan dana CSR yang dikontribusikan oleh perusahaan tambang emas tersebut kepada pemerintah daerah setempat.
Padahal, kata dia, program CSR yang nilai dananya cukup besar itu bisa memberikan implikasi positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat jaringan kemitraan antara masyarakat, pemerintah dan dunia usaha, seperti dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. (LMC-02)
