Medan, 28/5 (LintasMedan) – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Medan meminta Pemko setempat konsisten dalam menjalankan kesepakatan dalam forum Musrembang tanpa mengesampingkan faktor top down dan politis.
Hal itu menjadi salah satu rekomendasi Pansus LKPJ Tahun Anggaran 2017 yang dibacakan anggota DPRD Medan Rajuddin Sagala di rapat paripurna dewan, Senin (28/5).
Rajuddin Sagala mengungkapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan, seluruh pihak diharapkan dapat memahami konsep dan gagasan dalam proses perencanaan pembangunan dan penganggaran pemerintah daerah.
Beberapa rekomendasi yang telah disepakati, kata Rajudin di antaranya
Pemko Medan, melalui Dinas Perumahaan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang diminta untuk segera menyelesaikan proses revitalisasi pasar yang belum rampung hingga saat ini, dikarenakan rekanan tidak mampu menyelesaikan kewajibannya.
Pansus LKPj juga meminta kepada Pemko Medan melalui Dinas Pekerjaan Umum agar memanfaatkan anggaran pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Pansus juga meminta kepada Pemko Medan untuk membuat regulasi yang jelas terkait keberadaan transportasi online di Kota Medan. Regulasi ini diharapkan dapat mengakomodir kepentingan seluruh pihak,” paparnya.(LMC-03)
