Anton Panggabean (LintasMedan/irma)
Medan, 22/1 (LintasMedan) –Pemerintah Kota Medan dinilai gagal dalam membersihkan kawasan Pusat pasar Jalan Sutomo dari pedagang kaki lima (PK5). Pemko juga dianggap tidak memiliki grand desain yang jelas, sehingga dalam penataan PK5 tak tuntas dilakukan.
Anggota Komisi C DPRD Medan Anton Panggabean mengatakan, Satpol PP sebagai penegakan peraturan daerah tidak bisa membiarkan PK5 di kawasan Sutomo terlalu lama. Sebab nanti bakal susah bila ingin kembali menertibkan mereka.
“Selagi masih baru mereka di situ lagi, maka ditempatkanlah personil. Mobil patroli juga diaktifkan, agar mereka tidak berjualan di sana,” katanya kepada wartawan, Minggu (22/1), menyikapi PK5 yang kembali menduduki kawasan Jalan Sutomo.
Menurut Anton, di sinilah peran dari pimpinan Satpol PP menunjukan kinerjanya. Sebab jangan sampai ketiadaan anggaran menjadi alasan personil Satpol PP atau Pemko Medan, ogah untuk bekerja. “Apalagi kan Sutomo ini sudah merupakan niat Wali Kota Medan. Dia ingin mengembalikan fungsinya sebagai pusat pertokoan. Tapi kalau begini ceritanya, berarti Pemko kami nilai sudah gagal,” katanya.
Ia juga memberi penilaian atas kinerja Kasatpol PP Kota Medan, M Sofyan. “Harusnya Kasatpol PP mampu menjalankan tugasnya dengan baik, terutama membangun pendekatan yang humanis kepada warga dan PK5. Masak tidak bisa mereka setiap hari patroli dan himbau agar pedagang jangan berjualan di sana. Aneh mendengar kalau karena anggaran belum turun, maka tidak bekerja. Kalau memang tidak mampu kerja, ya kita akan minta agar wali kota mengevaluasi dia,” ucap politisi Demokrat itu.
Anggota dewan lainnya, Salman Alfarisi juga mengatakan bahwa penataan kawasan Pusat Pasar Sutomo belum membuahkan hasil. “Kalau disebut gagal, berarti kita pesimis namanya. Cuma belum membuahkan hasil. Belum maksimal sampai hari ini,” ujarnya.
Politisi PKS yang pernah menjadi Ketua Komisi C ini berpendapat, kalau sejak awal Pemko mempunyai grand desain yang jelas atas penataan PK5 Sutomo, maka kejadian ini tak perlu terjadi.
“Selama ini Pemko melakukan penataan secara parsial. Itulah salahnya. Harusnya bisa dibuat graind desain. Bernegosiasi dengan warga dan PK5, sehingga programnya sistematis dan terukur. Karena konsepnya kurang jelas, sehingga tidak tuntas,” kata Salman.
Ia contohkan seperti pedagang Pasar Aksara. Kasus PK5 Sutomo tersebut hampir-hampir mirip. “Coba sebutkan mana yang tuntas dikerjakan Pemko? Belum ada kan? Pedagang Sukaramai aja dulunya begitu sampai sekarang. Justru sekarang balik lagi berjualan dipinggir jalan. Itulah kenapa saya sebut tadi, karena Pemko tidak punya grand desain,” katanya.
Menurutnya, anggaran penertiban seperti razia PK5 diperlukan. Namun yang terpenting lagi ialah, komunikasi antara Pemko dan PK5 harus terjalin. Sehingga program Pemko tidak akan sia-sia.
“Anggaran untuk itu besar loh, dan kami sudah setujui. Tetapi lantaran konsepnya tidak jelas, seperti setelah ditertibkan akan ditata kemana mereka (pedagang), tidak terlihat kearah sana. Sebab jika ada kesepahaman ini, warga dan PK5 pasti akan memahami. Jadi gak bisa hanya kerja sporadis saja,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, PK5 yang mayoritas menjual sayur mayur kembali menduduki kawasan Pusat Pasar di Jalan Sutomo Medan. (LMC-03)
