Medan, 28/5 (LintasMedan) – Pengamat politik Sumatera Utara Sutrisno Pangaribuan menilai upaya pencitraan membangun opini positif sosok Gubernur Sumut Edy Rahmayadi yang dilakukan Ketua Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Sumut Hasban Ritonga terkesan ‘blunder”.
“Pernyataan Hasban yang mengungkap Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumut di bawah kepemimpinan gubernur Sumut Edy Rahmayadi merasa nyaman karena bekerja tidak di bawah tekanan tertentu adalah upaya pencitraan terhadap sosok orang nomor satu di Sumut. Sayangnya kok malah jadi blunder,” kata mantan anggota DPRD Sumut ini kepada pers, Senin (29/5).
Masyarakat kata politisi PDIP ini malah akan bertanya-nyata, apa yang dimaksud dengan bekerja tidak di bawah tekanan tertentu itu. “Tekanan tertentu apa maksudnya. Itu yang harus dijelaskan oleh mantan Sekdaprov Sumut ini ke publik,” ucapnya.
Sutrisno malah mempertanyakan, apakah para ASN di masa Hasban Ritonga menjabat Sekdaprov Sumut kerap bekerja di bawah tekanan tertentu?.
Atau, kata Sutrisno kemungkinan masyarakat malah punya persepsi dan penilaian jajaran ASN di lingkungan Pemprov Sumut saat ini suka berleha-leha, bekerja santai bahkan tidak punya target yang dicanangkan dalam RPJMD karena tidak merasa ada tekanan dari pimpinan.
“Jadi ya pantas saja, semua program hingga saat ini terkesan jalan di tempat dan banyak masalah,” ujarnya.
Padahal sebut pengamat politik ini, jika para ASN Pemprov Sumut bekerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD), pastinya ada target-terget kerja dan tentunya diakhiri dengan evaluasi. ASN harus mampu dan siap bekerja di bawah tekanan bahkan di tempatkan dimanapun.
Apalagi menjelang tahun 2024 begitu banyak agenda kegiatan Pemprov Sumut, terkait tahun politik dan Pekan Olahraga Nasional (PON) dimana Sumut akan menjadi tuan rumah.
Faktanya sampai saat ini, semua progres kesiapan terkesan masih jalan di tempat dan cenderung banyak masalah.
“Untuk PON misalnya, masih terganjal persoalan lahan yang bersengketa dengan hukum. Padahal di lokasi lahan yang bakal di bangun stadion utama itu nantinya akan digelar perhelatan penutupan PON ,” ungkap Sutrisno.
Sutrisno menyayangkan jika masih ada pejabat di OPD yang mengaku nyaman bekerja tidak di bawah tekanan apalagi setelah mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Rp 50 juta sampai Rp60 juta perbulan. “Apa mungkin dia nyaman karena tidak merasa bekerja di bawah tekanan. Karena kerja nggak kerjapun dapat Rp50 juta perbulan, ” kata Sutrisno.
Untuk itu Sutrisno berharap agar pihak-pihak yang berkepentingan bisa lebih selektif dalam membangun citra gubernur Sumut Edy Rahmayadi, terutama yang berkaitan dengan kinerja OPD di lingkungannya.
Apalagi Edy yang juga mantan pejabat TNI berpangkat Jendral, kata Sutrisno sudah bisa dipastikan sebagai sosok yang tegas dan punya disiplin tinggi.
“Jadi tidak perlu lagi dibangun narasi-narasi terkait sosok Edy Rahmayadi yang malah bisa jadi blunder,” ucap Sutrisno.(LMC-02)
