Medan,20/7 (LintasMedan) – Adanya platform media sosial yang menayangkan pemberitaan berjudul “skandal dugaan kebocoran Rp 450 miliar di PDAM Tirtanadi disorot indikasi tata kelola menguat”, serta salah satu media online, mendapat perhatian sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) khususnya Kota Medan.
Adalah Ketua Lembaga Pemantau Peduli Pemerintahan dan Pemilu Sumatera Utara (LP3SU) Salfimi Umar mengatakan bahwa pemberitaan tersebut, sudah disampaikan oleh Perumda Tirtanadi dalam beberapa waktu lalu di beberapa media online maupun cetak serta elektronik.
“Setahu saya Perumda Tirtanadi sudah merilis berita di media online, cetak dan media elektronik, jauh sebelumnya terkait yang di flatform tik tok dengan judul itu,” kata Ketua LSM LP3SU Salfimi Umar Senin (20/7) di Kantornya.
Dikatakan Salfimi Umar dalam pemberitaan sebelumnya Perumda Tirtanadi sudah tuntas menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bernomor 98/LHP/XVIII/Medan/12/ 2023, “dan sudah ditindaklanjuti”, ujar Salfimi Umar.
Selain itu katanya LHP tahun 2023 yang disorot dalam flatform tik tok sekitar 10 Juli 2026 lalu itu, pemberitaanya sudah dirilis Tirtanadi dalam berita tersebut dikatakan seluruh hasil monitoring sudah ditindaklanjuti termasuk beberapa pekerjaan strategis seperti pengadaan pipa lateral, pipa transmisi dan renovasi menara air.
Salfimi Umar berharap masyarakat lebih jeli dan berhati – hati setiap menerima informasi terlebih dari media sosial karena kebenarannya harus diuji terlebih dahulu.
“Saya harapkan masyarakat dalam menerima infornasi apalagi dari media sosial sebaiknya diuji terlebih dahulu sebelum diterima,” ujar Salfimi Umar.
Lebih jauh dikatakannya saat ini berdasarkan pemantauan LP3SU Perumda Tirtanadi menurunkan tarif air untuk kategori seluruh jenis rumah tangga.
“LP3SU sangat apresiasi kepada manajemen yang direstui Gubernur Sumut, Tirtanadi menurunkan tarif air disaat masyarakat sedang kesulitan ekonomi, semoga layanan semakin baik,” ujar Salfimi Umar.
Ditempat terpisah Kepala Bidang Publikasi dan Komunikasi Perumda Tirtanadi Lokot Parlindungan Siregar mengatakan Anggota Dewan Pengawas saat ini dilantik oleh Gubernur Sumatera Utara pada tahun 2025, sementara menurut Lokot Parlindungan Siregar di platform tik tok tersebut mempertanyakan kepada kesalah seorang Anggota Dewan Pengawas menurutnya kurang tepat karena sudah tuntas ditindaklanjuti pada tahun 2023.(LMC-02)
