Gedung DPRD Kota Medan. (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 21/1 (LintasMedan) – Masyarakat nelayan di Belawan mengeluhkan proyek reklamasi Kementrian Perhubungan (Kemenhub) dan PT Pelindoyang membuat ekonomi mereka semakin sulit.
Permasalahan ini terungkap di ruang Komisi B DPRD Medan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama masyarakat nelayan, Otoritas Perhubungan Belawan, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Pelindo I, Senin (21/1). Sayangnya, pihak Pelindo tidak hadir dalam pertemuan itu.
Pengakuan warga, ada dampak tidak baik yang ditimbulkan oleh proyek tersebut. Para nelayan juga merasa ada ketidakadilan yang dilakukan kepada mereka.
“Kami, para nelayan yang mencari nafkah di perairan Belawan sangat merasakan dampaknya setelah pembangunan itu,” kata Jalaluddin salah seorang nelayan.
Pengorekan pasir akibat tindakan reklamasi, kata dia menyebabkan abrasi yang sangat rentan timbul kepada masyarakat Belawan. Kemudian pengorekan alur baru yang juga berdampak pada nelayan, menambah biaya abrasi nelayan untuk melaut.
“Begitu ditutupnya alur, sehingga kami berputar untuk melaut yang menambah biaya abrasi melaut. Tapi sampai saat ini, sudah satu tahun 8 bulan tidak ada yang menanyakan kepada kami, berapa biaya kerugian nelayan akibat pembangunan. Walaupun yang membangun ini negara, tapi kami kan juga punya keluarga yang harus dinafkahi setiap hari,” katanya.
Namun RDP tak tuntas dibahas karena ketidakhadiran pihak Pelindo dan DPRD Medan mengatakan kembali mengagendakan rapat tersebut.(LMC-02)
