Medan, 23/6 (LintasMedan) – Ketua DPP Parbetor sejaligus Kordinator Parbetor Johan Merdeka bersama puluhan pengemudi beca bermotor (betor) berunjuk rasa ke DPRD Medan, Jalan Kapten Maulauna Lubis, Kamis (23/6).
Mereka dikawal Mobil Water Canon Polisi siaga di depan Gedung DPRD Medan namun sampai Pukul 13.20 WIB para abang Betor masih menunggu dijumpai Walikota Medan Bobby Nasution.
Para abang Betor menagih janji Bobby Nasution yang menjadikan Betor sebagai angkutan wisatawan dan menjanjikan Isteri-isteri Abang Betor agar diberikan usaha, namun hingga hari ini belum ada kejelasan.
Mereka juga mengharapkan kebijakan dilakukan pihak Dinas Koperasi dan UMKM Medan dan OPD surat yang berbulan-bulan ada kejelasan dan balasan.
Dalam surat tuntutan aspirasi DPP SATU BETOR (Dewan Pimpinan Pusat Solidaritas Angkutan Transportasi Umum Becak Bermotor) menyampaikan sikap sebagai berikut diantaranya agar Bobby Nasution merealisasikan janji yang pernah disampaikan di hadapan ratusan abang-abang Betor pada aksi 19 Desember 2021 lalu yang akan membantu isteri-isteri abang Betor.Realisasikan segera janji Bobby Nasution yang akan menjadikan Betor sebagai angkutan wisatawan.
“Alokasi dana yang diberikan Pemko Medan tidak hanya untuk angkutan lain namun juga diberikan bagi parbetor seperti untuk Trans Metro Deli dll,” ungkap Johan.
Sebelumnya Johan menjelaskan, sebelumnya sejumlah betor dikota Medan dimanfaatkan untuk emmampangka spanduk pasangan ini saat berkampanye lalu dan disertai iming-iming akan menjadikan para abang betor beserta keluarganya sejahtera.
“Saat ini mereka ingin menagih janji yang salah satunya menjadikan Betor sebagai pengangkut para wisatawan yang berkunjung ke Kota Medan.
Anggota DPRD Medan dari Fraksi PDI Perjuangan Komisi IV Edward Hutabarat yang membidangi Kesejahteraan menanggapi aksi tersebut menyampaikan akan membicarakan persoalan ini bersama OPD terkait.
“Mudah-mudahan nanti ada solusi yang akan dituangkan dalam program,” tutur Edward Hutabarat.
Selain itu, Eduward juga mengungkapkan banyak abang betor yang belum mendapatkan program Bantuan Kesejahteraan sosial seperti KIS/JKN,PKH, BPNT, KUBE,KIP,PIP.
“Kita akan meminta pengalokasian APBD buat peremajaan, perawatan betor seperti Icon lainnya guna terwujudnya Medan Smart City. Selain itu juga meminta Dinas Koperasi dan UKM agar transparan dalam penggunaan anggaran negara termasuk pengadaan bantuan untuk UMKM dan Koperasi,” katanya.(LMC-02)
