Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi didampingi Walikota Medan Bobby Nasution dan Walikota Binjai Amir Hamzah serta Wakil Bupati Deliserdang Ali Yusuf Siregar melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) pada kawasan perkotaan Medan, Binjai dan Deliserdang dengan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia Budi Setiyadi di Rumah Dinas Gubernur Sumut, Jalan Sudirman 41 Medan, Rabu (12/1)
Medan, 12/1 (LintasMedan) – Pemerintah Pusat akan menggelontorkan dana sebesar Rp1/8 Triliun untuk transportasi massal Medan, Binjai dan Deliserdang.
Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Budi Setiyadi mengatakan pemerintah akan membantu pembangunan dan pengembangan transportasi massal melalui Bank Dunia dan Agence Francaise De Developpement (AFD).
Dijelaskannya, transportasi massal ini rencananya akan dimulai Pebruari 2022 dan akan beroperasi pada tahun 2023, yang didahului pembangunan konstruksi Depot di Terminal Amplas dan Pinang Baris.
Koridor BRT terproteksi akan dibangun sepanjang 21 km, dari Terminal Pinang Baris ke Terminal Amplas. Terdapat 33 stasiun BRT di sepanjang koridor terproteksi, dengan jarak rata-rata antar stasiun sekitar 600 meter.
“Kami minta yang utama manajemen parkir yang harus ditertibkan. Kemudian penataan lingkungan dan jalur bahu jalan yang dapat digunakan bagi pejalan kaki dan jalur sepeda,” ucap Budi pada pertemuan dengan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi, Walikota Medan Bobby Nasution dan Walikota Binjai Amir Hamzah serta Wakil Bupati Deliserdang Ali Yusuf Siregar di Rumah Dinas Gubernur Sumut Jalan Sudirman Nomor 41 Medan, Rabu (12/1)
Budi juga meminta pemerintah daerah menyosialisasikan pada masyarakat untuk dapat menggunakan transportasi massal guna mengurangi kemacetan. “Kalau kita lihat data kecelakaan, di Medan ini cukup tinggi yang dilihat dari klaim jasa asuransi bagi kecelakaan di Kota Medan,” ucapnya.
Di kesempatan itu gubernur Sumut Edy Rahmayadi mengajak Pemko Medan, Binjai dan Pemkab Deliserdang bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemprov Sumut untuk pengembangan angkutan massal berbasis jalan/Bus Rapit Transit (BRT) di kawasan perkotaan Medan, Binjai dan Deliserdang (Mebidang) nantinya.
“Pengembangan jalan ini memang sudah terlambat namun harus kita kejar. Ini harus ditata dengan baik. Kita harus saling berkolaborasi antara Pemprov dan kabupaten/kota. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada Kementrian Perhubungan yang sangat perhatian dengan Sumut,” kata Edy.
Untuk Kota Medan, Edy meminta agar Walikota Bobby Nasution memulai dengan penertiban bus dan angkutan umum, parkir dan bahu jalan. Medan sebagai Ibu Kota Provinsi Sumut menurut Edy memiliki jalan yang sudah tidak memadai dengan populasi penduduk yang terus meningkat. “Sementara bahu jalan kita yang masih kecil, ditambah lagi parkir kendaraan yang semrawut,” katanya.
Selain itu, menurut Edy, pengembangan angkutan masal berbasis jalan BRT di kawasan perkotaan Mebidang ini juga bertujuan mempersiapkan perhelatan akbar Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 di Aceh dan Sumut.(LMC-02)
