Ketua Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kota Medan AKBP Rudi Rivani (kiri) menyerahkan penghargaan juara pertama unit pemberantasan pungli terbaik tahun 2019. kepada Pelaksana tugas Walikota Medan Akhyar Nasution (kanan), di sela acara sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, di Medan, Kamis (12/12). (Foto: LintasMedan/ist)
Ketua Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kota Medan AKBP Rudi Rivani (kiri) menyerahkan penghargaan juara pertama unit pemberantasan pungli terbaik tahun 2019 kepada Pelaksana tugas Walikota Medan Akhyar Nasution (kanan), di sela acara sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, di Medan, Kamis (12/12). (Foto: LintasMedan/ist)
Medan, 12/12 (LintasMedan) – Sebanyak 456 aparatur sipil negara (ASN) perwakilan dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemko Medan, termasuk camat dan lurah mengikuti sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Pungli) dan Sosialisasi Unit Pemberantasan Pungli (UPP) Kota Medan Tahun 2019 di Medan, Kamis (12/12).
“Kita mendukung penuh kegiatan ini, sebab, out put yang diharapkan adalah memberantas pelaku pungli yang selama ini kerap meresahkan masyarakat,” kata Pelaksana tugas (Plt) Walikota Medan, Akhyar Nasution saat membuka sosialisasi mengenai pemberantasan pungli tersebut.
Ia mengemukakan bahwa pelaku pungli selama ini sangat beragam, mulai dari individu, kelompok dan kalangan pemerintah.
Pratik pungli yang terjadi, menurut dia, terkait di bidang pelayanan publik seperti pembuatan surat keterangan, perizinan perhubungan, kelautan serta akta tanah.
Berdasarkan data yang dihimpun Satgas Saber Pungli, terdapat tiga kementerian yang paling banyak diadukan masyarakat terkait aktivitas pungli yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
Guna menuntaskan masalah pungli tersebut, kata Akhyar, telah ada Perpres No.87/2016 tentang Satgas Saber Pungli.
Perpres itu, katanya, didukung dengan keluarnya Surat Keputusan Walikota Medan Nomor 710/124/II/2019 tentang Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Tim Saber Pungli Kota Medan Tahun Anggaran 2019.
Sosialisasi Perpres No.87/2016 tentang Satgas Saber Pungli dan UPP Kota Medan menghadirkan narasumber dari Polda Sumut dengan materi “Sistem Pencegahan dan Pemberantasan Pungli”, Kejari Medan dengan materi “Sasaran Saber Pungli dan Penindakannya” dan FISIP USU dengan materi “Good and Clean Governance”.
Pada kesempatan itu, Plt Walikota Medan selaku Penanggungjawab UPP Kota Medan menerima penghargaan atas keberhasilan UPP Kota Medan sebagai juara pertama atas kinerjanya sebagai unit pemberantasan pungli terbaik tahun 2019.
Penghargaan itu diserahkan Ketua UPP Kota Medan AKBP Rudi Rivani. (LMC-03)
