Rumah subsidi. (Foto: Ilustrasi
Medan, 19/10 (LintasMedan) – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Andi Atmoko Panggabean mengatakan pihaknya optimistis bisa berkontribusi memenuhi kebutuhan rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah.
“Kondisi ekonomi di dalam negeri saat ini memang masih dihadapkan dengan berbagai tantangan sehingga daya beli masyarakat ikut terganggu, tetapi di sisi kebutuhan rumah masih terbuka lebar dan terus bertambah,” katanya di Medan, Rabu (19/10).
Andi Atmoko mengungkapkan hal itu di arena BTNProperti Expo yang digelar di Atrium Center Point Mall Medan sejak 17 Oktober hingga 23 Oktober 2022.
Di tengah kondisi tersebut, menurut dia, pengembang perumahan harus lebih jeli dalam merebut peluang pasar serta butuh dukungan pemerintah dan perbankan.
“Kita telah melihat tanda-tanda ‘rebound’ (kebangkitan) pasar properti yang ditandai dengan minat beli masyarakat yang terus naik, tetapi membaiknya pasar properti, terutama sub sektor rumah tentunya harus didukung regulasi dan birokrasi yang lebih efisien,” ujar dia.
Kalangan pengembang yang tergabung dalam REI Sumut, menurut dia, semula berharap berbagai kebijakan dan regulasi pemerintah berubah signifikan menjadi lebih baik, bukan justru sebaliknya.
Diakuinya, dukungan pemerintah untuk rumah subsidi dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) turut membuat pertumbuhan pasar hunian tersebut mengalami pertumbuhan hingga lima persen, termasuk pasar properti non subsidi yang juga membaik.
“Kebijakan pemerintah menambah kuota rumah subsidi tahun ini melalui skema FLPP yang dialokasikan diantaranya melalui Bank Tabungan Negara ikut memberi sentimen positif terhadap pasar rumah subsidi di Sumut,” ucapnya.
Namun, menurut Andi, kemudahan yang diberikan pemerintah melalui skema FLPP tersebut justru belum bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh perusahaan pengembang perumahan karena meningkatnya harga bahan bangunan pascapenyesuaian harga BBM subsidi sejak 3 September 2022 lalu.
Oleh karena itu, pihaknya berharap agar pemerintah bisa menaikkan harga rumah subsidi karena tingginya harga bahan bangunan.
“Pelaku usaha properti di Sumut berharap usulan penyesuaian harga jual rumah bersubsidi bisa segera direalisasikan, karena sudah tiga tahun rumah subsidi tidak mengalami kenaikan harga,” paparnya.
Dilema Lahan
Para pebisnis property saat ini kata Andi juga mengalami dilema terkait kuota 20 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
“Ini juga menjadi persoalan yang krusial bagi para pengembang dan untuk Kota Medan juga masih terus didiskusikan bersama pemerintah setempat untuk mendapatkan solusi terkait revisi RDTR,” ujarnya.
Karena, sebutnya persoalan RTH di lahan yang sudah menjadi milik developer bahkan telah diagunkan ke bank untuk pengambilan kredit beberapa tahun sebelumnya membuat kebingungan pihak bank.
“Misalnya developer punya lahan 5 ha, dan dua tahun lalu ngambil kredit di bank. Sedangkan yang dibangun perumahan masih sekitar 1 sampai dua ha, tiba-tiba difoto satelit 3 ha diambil untuk RTH. Jadi Banknya pusing,” kata Andi.
Persoalan RTH, tambah Ketua Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (AREBI) Sumut Leo Mulyono tidak hanya berlaku di areal pemukiman namun juga pada sektor industri. “Mereka para pengembang sudah keluar peruntukannya, karena belum dikelola saat dilihat satelit hijau, malah dimasukkan kepada penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD),” ucap Leo.
Ini bahkan terjadi di beberapa kabupaten yang dijadikan lumbung padi, dimana pemerintah pusat menetapkan beberapa kawasan masuk dalam LSD, hingga akhirnya mengurangi stok lahan developer untuk pembangunan perumahan.(Irma Yuni)
(LMC-02)
