Medan, 24/1 (LintasMedan) – Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung mengatakan ada sejumlah catatan hasil koreksi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 diantaranya adalah soal retribusi dan rasionalitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Catatannya yang paling penting adalah soal retribusi supaya ditingkatkan, kemudian rasionalitas pendapatan dari empat BUMD di Pemko Medan,” katanya kepada wartawan usai rapat pembahasan koreksi APBD TA 2017 di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Medan, Selasa.
Dikatakan Henry Jhon, permasalahan rasionalisasi pendapatan BUMD Pemko Medan memang menjadi catatan penting, mengingat selama ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari BUMD ini sangat tidak rasional.
“Bayangkan saja, RPH hanya mampu memberikan PAD Rp50 juta. PD Pembangunan juga Rp50 juta, Kemudian PD Pasar nyumbang PAD Rp 1,5 miliar, itu tidak rasional,” katanya.
Dijelaskannya, untuk rasionalisasi pada 2017 ini akan dilakukan di P-APDB 2017. Namun ada permasalahan di PD.Pembangunan dan PD. RPH terkait permasalahan aset agar segera dinilai ulang.
“Tadi disepakati disesuaikan di P APBD dan realisasinya diusahakan lebih besar dari targetnya. Dan untuk mencapai target itu ada masalah diantaranya di PD.RPH dan PD.Pembangunan mereka meminta segera dilakukan re-evaluasi aset. Karena beban pengeluaran sangat besar di biaya penyusutan artinya mereka menginginkan beban biaya penyusutan lebih ringan,” paparnya.(LMC-03)
