Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melantik 11 pejabat eselon II atau Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Medan, Senin (11/7).
Medan, 11/7 (LintasMedan) – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi melantik 11 pejabat eselon II atau Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Jalan Sudirman, Medan, Senin (11/7) pagi.
Sebagian dari yang dilantik merupakan hasil rotasi jabatan sesama OPD di jajaran Pemprov Sumut.
Nama-nama yang dilantik antara lain, Faisal Arif Nasution dilantik sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, yang semula menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
Ardan Noor menjadi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
Kemudian Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Tuahta Ramajaya Saragih dilantik menjadi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
M Mahfullah Pratama Daulay dilantik menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dari jabatan sebelumnya Kepala Biro Umum.
Selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan Alfi Syahriza dilantik menjadi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Sedangkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Supryanto dilantik menjadi Kepala Dinas Perhubungan.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Asren Nasution menjadi Kepala Dinas Pendidikan.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan Basarin Yunus Tanjung menjadi Kepala Dinas Sosial.
Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dr Alwi Mujahit Hasibuan MKes menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dr Tengku Amri Fadli MKes menjadi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Safruddin SH MHum menjadi Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
Gubernur Edy Rahmayadi mengingatkan para kepala OPD yang baru dilantik agar tidak main-main. Ia minta agar jabatan dijalankan sesuai amanah dan harus bekerja secara profesional.
Ia juga meminta kepada para pejabat yang dilantik tersebut agar tidak membuat malu organisasi. Jika sudah membuat malu organisasi, nantinya akan berimbas pada harkat dan martabat Sumut. “Jangan bikin malu Sumut, kita jaga, kita buat capaian-capaian agar rakyat sejahtera,” kata Edy.
Para pejabat, kata dia juga mesti mengikuti Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersandar pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti RPJMD yang telah disepakati. Untuk itu, pejabat haruslah konsisten mewujudkan capaian capaian yang ditentukan di RPMJD.
“Loyal lah kalian, satu keputusan mutlak tak bisa ditawar, jangan sudah diputuskan baru ditawar, beri saran sebelum diputuskan itulah demokrasi,” kata Edy.(LMC-02)
