Dairi 24/08 (Lintas Medan) – Pemerintah Kabupaten Dairi menanggapi aksi demo dilakukan sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Aliansi Peduli Lingkungan hidup di depan kantor bupati, Rabu (24/8).
Sebelumnya dalam tuntutannya, Bupati Dairi diminta untuk membatalkan Keputusan Bupati Dairi Nomor 731 Tahun 2005 tanggal 1 Nopember 2005 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Suatu Rencana Usaha dan atau kegiatan pertambangan seng dan Timbal PT Dairi Prima Mineral (DPM).
Kabag Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi Arjun Nainggolan, SH menegaskan, terkait persoalan izin usaha tambang adalah merupakan kewenangan pusat.
Hal demikian dipertegas Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 493 ayat (1) Menteri berwenang melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang meliputi perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat.
“Untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini Pemkab Dairi tidak berhak untuk mencabut izin yang dimiliki oleh PT DPM,” jelasnya.
Sekda Dairi Budianta Pinem menjelaskan, persoalan PT DPM di tengah-tengah masyarakat ada pro dan ada yang kontra. Ada masyarakat yang menolak ada juga yang menerima kehadiran PT DPM.
“Jadi Pemkab Dairi dalam hal ini harus mendengarkan aspirasi masyarakat baik itu yang menolak dan maupun menerima. Dan dalam hal ini pemerintah harus cermat dan berusaha berkoordinasi dengan pusat,” ujarnya.
Budianta Pinem mengatakan, sesuai dengan arahan Bupati terkait tuntutan aliansi masyarakat peduli lingkungan hidup diberikan penekanan, bila memang ditemukan kondisi penanganan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) yang buruk di PT DPM, maka Bupati akan segera mencabut Keputusan Bupati tahun 2005 dan menggantikan dengan yang baru dalam kapasitas kewenangan Bupati di dalam pencegahan kerusakan LH di Dairi sesuai UU 23 dan juga PP 12/2017 serta RPJMD.
Selanjutnya, Bupati akan terus membawa isu ini ke pusat yaitu dengan rakor 3 Kementerian (Kemendagri selaku Korbinwas) cq Ditjen Bangda, KLHK selalu penjab aspek Lingkungan Hidup dan ESDM).
“Bupati akan memberi perhatian penanganan dampak lingkungan hidup secara komprehensif demi kepentingan daerah dan masyarakat,” kata sekda(LMC-06)
