Medan,9/9 (LintasMedan) – Sejumlah warga mempertanyakan bantuan paket internet terkait pemberlakuan belajar dari rumah oleh pemerintah dalam upaya mengantisipasi penyebaran Covid-19.
“Sampai saat ini realisasi bantuan paket internet bagi pelajar dan guru sebagaimana yang dijanjikan pemerintah tidak jelas,” kata Boru Ginting salah seorang warga saat menghadiri reses Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting di Jalan Ternak Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, Selasa (8/9).
Warga, kata Boru Ginting berharap pemerintah tidak hanya sekedar janji namun perlu realisasi, agar anak-anak dapat belajar dengan baik dalam kondisi covid-19.
“Kami sebagai orang tua, tentu sangat senang, jika bantuan paket internet itu diberikan. Kami juga tidak ingin anak- anak kami belajar melalui jaringan internet tapi karena kondisi saat ini terpaksa harus dilakukan,” ujarnya.
Dalam kegiatan reses tersebut, warga juga menyoroti bantuan sosial tahap pertama yang terkesan tidak adil dan diduga tidak tepat sasaran.
Banyak warga yang seharusnya berhak menerima, tapi tidak menerima, bahkan sebaliknya warga yang mampu umumnya menerima.
Di hadapan Camat Medan Johor Zul F Ahmadi, Lurah Kwala Bekala Sintong Sagala, Plh PAC PDI Perjuangan Riana, Ketua Ranting PDI P Abed Nego Sinukaban, masyarakat Kelurahan Kwala Bekala juga mengeluhkan persoalan pelayanan publik seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terkendala dengan alasan blanko kosong.
Menanggapi keluhan tersebut Baskami Ginting minta warga tidak curiga terkait KTP belum selesai, karena kemungkinan bahan untuk pencetakan KTP masih menjadi urusan pemerintah pusat. Meski demikian pihaknya akan menyampaikan mengenai lambannya penyelesaian pencetakan KTP, pada kesempatan kunjungan ke Mendagri.
Sementara Camat Medan Johor menjelaskan, pembuatan e-KTP di disdukcapil, di kecamatan hanya rekam data saja. Camat memastikan tidak ada pengutipan dalam pembuatan e-KTP.
Terkait keluhan belum turunnya bantuan pemerintah subsidi kuota internet bagi siswa, guru, mahasiswa dan dosen, Baskami menyebutkan, subsidi kuota selama masa Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) berlangsung akan disalurkan selama 4 bulan ke depan, terhitung mulai September-Desember 2020.
“Pelajar akan mendapat subsidi kuota sebesar 35 GB per bulan dari Pemerintah. Kami minta para orang tua bersabar, mengingat petunjuk pelaksanannya belum diturunkan ke instansi terkait. Kami akan mempertanyakan hal itu ke Dinas Pendidikan provinsi,” janji Baskami.
Demikian halnya masalah Bansos tidak merata penyalurannya, Baskami minta pihak kelurahan dan kecamatan rutin melakukan verifikasi data di masyarakat, minimal dua tahun sekali dan seterusnya mencocokkan data dimaksud dengan pihak Dinas sosial Kota Medan maupun Provinsi Sumatera Utara.
Masalah drainase yang tidak sesuai pekerjaannya, Baskami juga minta warga menyampaikan laporan pihaknya untuk nanti dipertanyakan dalam pertemuan dengan Pemko.
Pada kesempatan itu Baskami menyerahkan bantuan APD (Alat Pelindung Diri) berupa masker guna mencegah penularan covid-19 kepada kelurahan. Kemudian faceshield, hand sanitizer dan sepatu boot kepada Camat Medan Johor untuk disalurkan kepada Puskesmas se Kecamatan Medan Johor.(LMC-02)
