Pembangunan Wisata Danau Toba Harus Libatkan Masyarakat

Tarutung, 25/11 (LintasMedan) – Yayasan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Sumatera Utara (Lakpesda-Sumut) merekomendasikan agar pembangunan pariwisata Danau Toba melibatkan masyarakat.

Pembangunan kawasan wisata itu juga harus dilakukan secara bermartabat, berkeadilan dan berbasis pada lingkungan hidup.

“Harus dipertegas bahwa grand desaign pembangunan harus memperhatikan zonanisasi wisata berbasis kultural, religi, adat, alam, pertanian dan kuliner sebagai potensi wisata,” kata Direktur Eksekutif Lakpesda Sumut Salman Habeahan pada acara Seminar/Bedah Buku Pariwisata Danau Toba, baru-baru ini di Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara (Taput).

Acara sekaligus dirangkai dengan penanaman 1.000 pohon dan penebaran 5.000 ekor bibit ikan.

Pembicara dalam seminar antara lain, Dekan Fakultas Universitas Pertahanan Laksamana Muda TNI Amarullah Octavian, Peneliti dan dosen Pascasarjana Universitas Sumatera Utara (USU) Henri Sitorus, mewakili Gubsu Misnah Shalihat dan Kepala Dinas (Kadis) Pariwisata Taput Gipson Siregar, Kadis Pariwisata Toba Samosir (Tobasa) Ultri Sonlair Simangunsong.

Kemudian moderator Carlos Melgares Varon Simbolon yang juga Dewan Pakar Lakpesda Sumut dan pemerhati Danau Toba asal Spanyol.

Seminar dihadiri tokoh nasional Suten Z Manurung, Pastor Yanto SVD dari Gereja Katolik Siborong-borong, perwakilan PT Aquafarm Nusantara, Bupati Taput yang diwakilkan Osmar Silalahi, Sekretaris Yayasan Lakpesda Sumut dan Sekretaris Eksekutif asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia (Apdesi) Heppi R Purba.

Tokoh nasional Suten Z Manurung mengatakan, pembangunan pariwisata Danau Toba harus partisipatif, memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat setempat dan komponen civil society secara holistic dan berkeadilan.

Laksamana Muda TNI Amarullah Octavian menyebutkan, pariwisata berbasis masyarakat dijadikan sebagai salah satu bentuk paradigma baru pembangunan pariwisata yang mengusung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development).

Sementara Kadis Pariwisata Tobasa Ultri Sonlair Simangunsong mendesak, agar pembangunan pariwisata Danau Toba dapat berjalan dengan baik dan cepat. Namun perlu sinergi masyarakat dan pemerintah khususnya dalam mengatasi masalah pertanahan (proverty community) yang menjadi salah satu masalah lambatnya pembangunan pariwisata Danau Toba.

Dikatakannya, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah khususnya pada tujuh kabupaten, harus duduk bersama merumuskan blue print atau road map yang tegas dan kuat dalam pembangunan Danau Toba. “Dalam merumuskan rencana induk pariwisata Danau Toba juga harus melibatkan partisipasi masyarakat,” paparnya.

Disebutkannya, Perpres 49 Tahun 2016, Badan Otorita Danau Toba yang sudah dibentuk/diundangkan 13 Juni 2016, diharapkan bukan hanya sebagai regulator, eksekutor, dan dinamisator, tetapi lebih agar struktur organisasinya dapat berperan sebagai agent of development yang bertanggungjawab.
Sementara itu, Ketua Yayasan Lakpesda Sumut Binsar Hutabarat mengatakan, Yayasan Lakpesda Sumut siap dan terbuka bekerjasama dengan pemerintah pusat, daerah, kelompok masyarakat, lembaga keagamaan dan adat dalam pembangunan pariwisata Danau Toba.

Sedangkan dari PT Aquafarm Nusantara yang menjadi peserta aktif dalam kegiatan tersebut mendukung rekomendasi yang disampaikan oleh Lakpesda Sumut.