Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dadang Hartanto bersama Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin, Dandim 0201/BS Kolonel Inf Bambang Herqutanto, Komisioner KPID Sumut Adrian Azhari Akbar Harahap, Ketua MUI Kota Medan Muhammad Hatta dan Ketua PWI Sumut Hermansyah, pada acara ikrar bersama menolak berita hoax, di Medan, Jumat (16/3). (Foto: LintasMedan/Irma)
Medan, 16/3 (LintasMedan) – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Utara mengajak segenap elemen masyarakat di provinsi itu untuk ikut memerangi berbagai berita bohong atau “hoax”.
“Di era kemajuan teknologi informasi khususnya internet dan media sosial saat ini masyarakat harus cerdas dalam memanfaatkannya. Namun bukan untuk menyebarkan berita-berita atau informasi “hoax”,” kata Komisioner KPID Sumatera Utara (Sumut) bidang Pengawasan Isi Siaran, Adrian Azhari Akbar Harahap, di Medan, Jumat.
Adrian mengemukakan hal tersebut pada acara pembacaan ikrar menolak informasi hoax yang dirangkai dengan penandantangan pernyataan sikap menciptakan situasi kondusif di Medan dan siap mensukseskan Pilkada Sumut 2018.
Dalam acara yang digagas oleh Polrestabes Medan itu, ia berharap lembaga penyiaran bisa bersinergi untuk saling menguatkan dalam mewujudkan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 di Sumut agar berlangsung demokratis.
Lembaga penyiaran, lanjutnya, harus bersikap adil, proporsional dan tidak boleh bersikap partisan dalam menyiarkan berita seputar penyelenggaraan pilkada, termasuk Pilgub Sumut 2018.
Untuk mewujudkan hal itu, katanya, setiap lembaga penyiaran harus bisa menjaga independensi dan netralitasnya dalam penyiaran pilkada agar semua pasangan calon (Paslon) kepala daerah mendapatkan perlakuan yang sama dan adil.
“Kami akan memberi sanksi tegas jika menemukan siaran dari berbagai stasiun televisi yang isinya tidak edukatif, mengandung unsur suku, agama, dan ras, serta mengancam persatuan kesatuan bangsa,” ujar Adrian.
Pihaknya juga akan terus berupaya mengintensifkan pengawasan isi siaran berbagai lembaga penyiaran menjelang dan selama berlangsung Pilkada 2018 tingkat provinsi maupun kabupaten/kota di Sumut.
“Hal tersebut kami lakukan untuk mengantisipasi timbulnya kegaduhan politik yang disebabkan oleh siaran lembaga penyiaran terkait dengan pelaksanaan pilkada,” ujarnya.
Sebelumnya, Kapolrestabes Medan, Kombes Pol. Dadang Hartanto mengatakan bahwa acara pembacaan ikrar dan penandatanganan pernyataan sikap anti hoax bertujuan menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah hukum Polrestabes Medan.
“Ikrar anti berita hoax ini penting didukung oleh seluruh elemen masyarakat, guna menolak setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu, atau kelompok masyarakat tertentu, berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan,” kata dia.
Acara tersebut diakhiri dengan penandatanganan ikrar bersama menolak hoax yang dilakukan oleh Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Dadang Hartanto, Walikota Medan H.T Dzulmi Eldin, Dandim 0201/BS Kolonel Inf Bambang Herqutanto, Komisioner KPID Sumut Adrian Azhari Akbar Harahap, Ketua MUI Kota Medan Muhammad Hatta, Ketua PWI Sumut Hermansyah, perwakilan media cetak, media elektronik serta media online dan tokoh lintas agama. (LMC-02)
