Medan, 9/1 (LintasMedan) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Medan, Robi Barus SE M.AP, menegaskan bahwa wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang tidak lagi dilakukan secara langsung oleh rakyat dan dikembalikan kepada DPRD sebagai sebuah kemunduran dalam demokrasi. Tak hanya itu, Robi Barus juga menilai wacana tersebut sebagai upaya untuk merampas kebebasan rakyat dalam memilih kepala daerah yang terbaik.
Untuk itu, Robi Barus mengatakan bahwa PDI Perjuangan secara tegas menolak wacana tersebut dan meminta agar pelaksanaan Pilkada langsung oleh rakyat dapat tetap berjalan seperti yang sudah dilakukan selama ini.
“Wacana Pilkada dipilih oleh DPRD merupakan kemunduran demokrasi, merampas hak pilih rakyat. Sikap PDI-P tegas, kami menolak segala hal yang mengkerdilkan nilai-nilai demokrasi di negeri ini,” ucap Robi Barus, Jumat (9/1/2025).
Dikatakan Robi Barus, tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk mengalihkan Pilkada langsung oleh rakyat ke DPRD, termasuk alasan besarnya anggaran pelaksanaan Pilkada dan alasan-alasan lainnya.
“Tidak ada alasan yang dapat membenarkan itu, termasuk soal besarnya anggaran dan alasan-alasan lainnya, sebab tidak ada hal yang lebih berharga dari menjaga nilai-nilai demokrasi bangsa dan memberikan kebebasan bagi rakyat dalam memilih pemimpinnya,” ujarnya.
Ditegaskan Robi Barus, rakyat Indonesia telah berjuang keras untuk mengalihkan Pilpres dan Pilkada dari DPR maupun DPRD ke pemilihan secara langsung oleh rakyat.
“Perjuangan itu harus kita ingat dan kita hargai, semua itu tidak lain hanya untuk memperjuangkan hak rakyat dalam memilih pemimpinnya. Rakyat punya hak untuk memilih wakil rakyat, rakyat juga punya hak memilih pemimpinnya, baik itu pemimpin negara maupun pemimpin di daerah. Jangan rampas hak rakyat dengan alasan apapun, biarkan rakyat merdeka dengan pilihannya,” tegasnya.
Terkait banyaknya kepala daerah hasil pilkada langsung yang terjebak korupsi, Robi Barus mengatakan bahwa tidak ada jaminan bahwa kepala daerah yang dipilih oleh DPRD akan bebas dari perilaku korupsi.
“Kalau ada tikus di lumbung padi, tikusnya yang kita bunuh, bukan lumbung padinya yang kita bakar. Intinya memang tidak ada kebijakan yang sempurna, tetapi tidak ada kesalahan yang lebih besar dari merampas hak rakyat,” pungkasnya.
(LMC-02)
