Batam, 12/8 (LintasMedan) — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution memperjuangkan penambahan Transfer Keuangan Daerah (TKD) bagi daerah-daerah di Sumut yang terdampak bencana. Bobby juga meminta kepastian acuan anggaran yang akan digunakan pemerintah daerah dalam menyusun Rancangan APBD (R-APBD) Tahun Anggaran 2027. Hal itu disampaikannya kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Rapat Koordinasi Forkopimda se-Sumatera di Ruang Balairungsari Lt. 3 BP Batam, Rabu (12/8/2026).
Menurut Bobby, kepastian acuan anggaran diperlukan karena pemerintah kabupaten/kota di Sumut tengah menyusun Perubahan APBD (P-APBD) 2026 dan bersiap memasuki tahapan penyusunan R-APBD 2027. “Bagi kami daerah terdampak bencana yang kemarin TKD-nya dipulihkan, ini menjadi pertanyaan besar saat menyusun anggaran 2027. Apakah menggunakan anggaran murni 2026 sebelum TKD dikembalikan, atau setelah pemulihan TKD? Nilai Sumut itu sekitar Rp1,1 triliun, tentu ini sangat menentukan perencanaan kegiatan di lapangan,” tegas Bobby.
Menanggapi hal tersebut, Tito menjelaskan Kemendagri telah menyampaikan usulan kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas terkait opsi alokasi TKD 2027. Setelah melakukan exercise kebutuhan daerah, Kemendagri menyiapkan tiga skenario, yakni skenario maksimal/ideal sebesar Rp982 triliun, moderat Rp932 triliun, dan minimal Rp910 triliun.
Tito menegaskan keputusan akhir mengenai besaran TKD berada di tangan Presiden dengan mempertimbangkan kondisi APBN, target pendapatan negara, dan devisa. Namun, Kemendagri telah mengusulkan dua kelompok prioritas apabila terdapat penambahan alokasi TKD, yakni daerah terdampak bencana dan daerah dengan kapasitas fiskal rendah agar tidak mengganggu belanja wajib serta pembangunan.
“Kuncinya ada di pengumuman pertengahan Agustus ini. Dari situ kita bisa melihat apakah angka TKD naik atau tidak. Begitu data resmi keluar, jika belum di-breakdown per daerah, kami akan memberi masukan agar daerah bencana dan berfiskal rendah menjadi prioritas utama,” jelas Tito. Ia meminta seluruh kepala daerah menunggu kepastian alokasi TKD melalui pengumuman terkait Nota Keuangan RAPBN 2027.
Selain membahas TKD, Mendagri mengapresiasi penanganan sektor kesehatan pascabencana di wilayah Sumatera yang dinilai berlangsung cepat. Ia juga menyoroti dinamika pembangunan infrastruktur serta stabilitas harga material di kawasan Sumatera. (LMC-02)
