Medan, 12/12 (LintasMedan) – Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Syahrir meyakini wartawan, khususnya anggota PWI akan menjaga netralitasnya dalam Pemilu 2024 mendatang.
“PWI akan tetap menjaga netralitas dalam kontestasi politik, meski sejumlah anggotanya banyak yang mencalonkan diri menjadi calon legislatif pada Pemilu 2024,” katanya pada pelatihan jurnalistik yang digelar DK PWI Sumut, di Medan, Selasa (12/12).
Sebagaimana diketahui, selama ini sudah banyak anggota PWI yang duduk di parlemen maupun terpilih menjadi perangkat di lembaga penyelenggara pemilu, seperti KPU maupun Bawaslu
Berkaitan dengan semakin dekatnya jadwal Pemilihan Umum 2024, termasuk pemilihan presiden-wakil presiden (pilpres), pemilihan kepala daerah (pilkada), dan pemilihan anggota legislatif (pileg), pihaknya kembali mengingatkan seluruh anggota PWI di Sumut agar benar-benar menjaga netralitas sebagai salah satu wujud independensi dalam menjalankan profesinya.
Makna independen dari sisi Kode Etik Jurnalistik (KEJ) PWI, menurut dia, adalah memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain, termasuk pemilik perusahaan pers.
“Independensi wartawan adalah bagian penting yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik PWI,” tambahnya.
Syahrir juga menekankan bahwa fungsi dan peran pers pada masa-masa kontestasi politik sangat krusial dan diperlukan dalam mendorong proses pemilu yang transparan, jujur, dan adil.
Lebih lanjut ia menjelaskan PWI sebagai organisasi besar profesi wartawan membolehkan anggotanya untuk menjadi pengurus partai politik (politik) dan duduk di lembaga legislatif.
Bahkan, kata dia, anggota PWI juga diperbolehkan untuk menduduki sejumlah jabatan lainnya dalam perangkat perpolitikan, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu.
“Jadi, tidak ada masalah jika ada anggota PWI dititipkan di sejumlah lembaga tersebut, tidak harus mundur atau dikeluarkan dari keanggotaan karena masih memiliki hak yang sama dengan anggota PWI lain,” paparnya.
Syahrir yang juga menjabat anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sumut ini menambahkan, jika rohnya seorang wartawan itu adalah menulis berita, dan untuk menghasilkan sebuah karya tulis tentunya bisa dimana saja.
“Tidak harus berkeliling dari satu tempat ke satu tempat baru sah dikatakan sebagai wartawan,” ujarnya.
Dikatakannya, PWI justru ikut merasa bangga jika ‘ruh’ PWI ada di sejumlah perangkat tersebut dan akan selalu mendukung guna semakin memperkuat wadah organisasi itu.
“Jadi tidak ada aturan yang dilanggar. Hanya saja, kalau untuk jadi pengurus PWI tidak boleh rangkap jabatan dan harus mundur. Begitu juga dalam tahap pencalegan,” tuturnya. (LMC-02)
