Medan, 2/6 (LintasMedan) – Wakil ketua DPRD Medan Iswanda ‘Nanda’ Ramli mengkritisi kinerja Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Pemko setempat yang dinilai kurang efektif dan tidak efesien. Menurut Nanda meski telah diberlakukan sistem online, namun masih kerap bermasalah.
Hal ini dipaparkan Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Nanda Ramli, Sabtu (2/6) berdasar rekomendasi pansus LKPj 2917 pada paripurna DPRD Medan, beberapa waktu lalu.
Politisi Golkar ini menyebutkan, dinas yang dipimpin Purnama Dewi tersebut masih harus terus berbenah, termasuk pada sistem birokrasinya.
“Beberapa persyaratan yang ditetapkan untuk pengurusan izin dinilai terlalu memberatkan pelaku dunia usaha,” katanya.
Birokrasi yang sulit dan berbelit- belit tersebut, kata Nanda dikhawatirkan menghambat investasi.
Padahal kehadiran investor berpotensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan.
Sistem online PMPTSP, menurut Politisi Golkar ini harus terus diperbaiki dan regulasinya disederhanakan, terutama untuk pengurusan izin.
Apabila itu dilakukan, Nanda meyakini hal tersebut akan menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan di kota Medan.
“Dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Dinas PMPTSP juga perlu melakukan pengecekan ulang di lapangan karena banyak ditemukan indikasi pelanggaran terkait koefisien dasar bangunan dan koefisien luas bangunan,” paparnya.(LMC-03)
