Medan, 20/4 (LintasMedan) – Ketua Komisi B DPRD Medan Maruli Tua Tarigan minta Walikota Medan Dzulmi Eldin menindak tegas pelaku pungutan liar (pungli) yang dilakukan pejabat Dinas Kesehatan Medan kepada pegawai dan dokter puskesmas di kota Medan. Apalagi pungli itu dilakukan berdalih program peningkatan akreditas puskesmas.
“Sangat kita sayangkan terjadi pungli kepada dokter dan pegawai. Saat ini petugas puskesmas sudah resah akibat kutipan itu“ujar Ketua komisi B DPRD Medan Drs S MarulinTua Tarigan kepada wartawan, Kamis.
Padahal kata Maruli Tua, biaya program peningkatan akreditasi 20 puskesmas di kota Medan sudah dianggarkan di APBD Pemko Medan 2017 sebesar Rp 4 miliar. Memang sebelumnya Tahun 2016 hanya 2 puskesmas di kota Medan yang terakreditasi.
Menurut Maruli Tua, dampak kutipan kepada petugas puskesmas terbukti mengganggu dan menurunnya pelayanan kesehatan. Sangat bertolak belakang tujuan akreditasi yakni meningkatkan pelayanan kesehatan.
Sebagaimana disebutkan Maruli Tua dari penelusuran yang dilakukannya seiring pengaduan para staf puskesmas. Terbukti ada 3 puskesmas yang sudah menjadi korban kutipan liatnitu yakni pegawai Puskesmas Medan Selayang, Medan Johor dan Pustu Perumnas Simalingkar.
Terkait hal ini, Maruli Tua Tarigan yang juga Ketua Fraksi Pernas DPRD Medan ini mendesak Walikota Medan segera melakaukan tindakan terhadap pejabat yang melakukan pungli. Karena akibat tindakan dimaksud puskesmas sebagai garda terdepan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan menjadi terganggu.
Sementara itu ketika hal tersebut dikonfirmasikan kepada Kadis Kesehatan Kota Medan dr Usma Polita , Kamis (20/4) membantah.
“Tidak benar ada pengutipan. Meskipun akreditasi penting untuk mutu pelayanan. Kalau ada data melakukan kutipan kita akan tindak” ujarnya lewat pesan. (LMC-03)
