Medan, 21/5 (LintasMedan) – Anggota Komisi C DPRD Medan Hendrik Halomoan Sitompul mengungkapkan, keberadaan Depo kontainer di Belawan banyak dikeluhkan pelaku usaha dan sopir.
Pemilik Depo dinilai tidak peduli soal kelancaran arus pengiriman barang. Pelayanan Depo yang lambat dipastikan merugikan pelaku usaha dan sopir.
“Kita selaku wakil rakyat sangat menyesalkan tindakan pengusaha depo yang kurang respon terhadap keluhan pelaku usaha. Sama halnya OP dinilai mandul tidak mampu menindak pengusaha depo yang tindak mendukung kelancaran kegiatan ekspor. Seharusnya, semua itu tanggungjawab OP,” kata Hendrik H Sitompul selaku anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan itu, Senin (21/5).
Dikatakan Hendrik Halomoan Sitompul, terkait macetnya arus pengiriman barang eksport di Belawan, pihaknya (DPRD Medan-red) akan memanggil pihak pengelola Depo kontainer untuk dilakukan rapat dengar pendapat (RDP) di gedung DPRD Medan.
Dalam rapat itu nantinya akan melibatkan seluruh stakeholder. Tujuannya kata Hendrik untuk diminta keterangan, apa masalahnya sehingga dapat diambil solusinya. “Mungkin melalui RDP bisa persoalan diselesaikan,” tegas Hendrik.
Guna memperlancar arus pengiriman barang eksport di Pelabuhan Belawan, pihak Otoritas Pelabuhan (OP) Belawan diminta turun tangan dan peduli soal perbaikan pelayanan Depo transportasi kontainer barang ekspor di Pelabuhan Belawan.
Sebelumnya, pelaku usaha Susilo mengatakan, keberadaan Depo kontener barang eksport di pelabuhan Belawan perlu perbaikan pelayanan. Menurut Susilo, selain dikeluhkan pelaku usaha, juga dikeluhkan para supir kontener akibat kebijakan Depo yang lambat dan tidak mau tahu.
“Sistem kerja Depo tidak efisisen, selain menghambat arus pengiriman barang, juga mengurangi pendapatan supir kontener kerena kehilangan trip. Seharus nya pihak OP harus turun tangan menindak bahkan mengevaluasi pemilik Depo yang tidak memberikan pelayanan yang prima,” ujar Susilo. (LMC-03)
