Medan, 16/9 (LintasMedan) – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Medan tentang Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2016-2021 menunda pembahasan Ranperda RPJMD hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
Sebab, ada kesalahan data yang diserahkan oleh pihak eksekutif ke legislatif.
Hal itu disampaikan Ketua Pansus Ranperda RPJMD, HT Bahrumsyah SH, kepada wartawan, Jumat menjawab tidak dilanjutkannya pembahasan Ranperda tersebut.
Bahrumsyah menyebutkan, kesalahan tersebut terlihat dari data yang diekspose berbeda dengan data yang diberikan ke legislatif untuk dilakukan pembahasan. “Dalam ekpose yang disampaikan data 2021, sementara data resmi yang diberikan 2020. Jadi, yang kami (Pansus, red) terima dalam ekspose bukan data resmi,” katanya.
Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) ini dalam ekspose kemarin dipertanyakan kenapa RPJMD Kota Medan berbeda dengan Kabupaten/Kota lainnya. “Berarti pihak eksekutif ada kesalahan, karena dari pengakuan sepengetahuan mereka 2021 bukan 2020. Berarti mulai dari Musrenbang, RPJMD, tahun 2021 tidak ada, termasuk angka-angka di dalamnya,” sebutnya,
Bahkan, anggota DPRD dari Dapil V ini, mempertanyakan bagaimana Musrenbang dilaksanakan, tetapi tidak ada tahun 2021. “Hasil evaluasi Provinsi juga menyatakan RPJMD Kota Medan salah, maka ini dikembalikan untuk diperbaiki sesuai dengan data resmi yang kami diminta, makanya pembahasan kita skor,” ucapnya.
Bahrumsyah juga menyatakan akan mempertanyakan jika seandainya masuk data resmi untuk dilakukan pembahasan. “Kita akan pertanyakan dari mana sumbernya, karena itu merupakan Renstra SKPD. Kita juga akan pertanyakan apakah dibolehkan. Makanya, kita akan panggil SKPD untuk minta Renstranya. Persoalan boleh tidaknya dilakukan pembahasan setelah masuk data baru, kita akan panggil bagian hukum dan juga akan pertanyakan ke Mendagri. Kalau tidak ada masalah, kita lanjutkan pembahasan dengan data baru,” ungkapnya.(LMC-03)
