Medan, 16/9 (LintasMedan) – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Medan dinilai kurang kreatif dalam memanfaatkan anggaran yang tersedia. Dari Rp23 miliar alokasi anggaran yang mereka punya di tahun anggaran 2015, hanya Rp13 miliar saja yang terealisasi.
Anggota Panitia Khusus Laporan Pertanggungjawaban (LPj) DPRD Medan, Maruli Tua Tarigan mengatakan, sepanjang TA 2015 lalu tidak terlihat program kerja Diskominfo yang langsung menyentuh masyarakat. Anggaran yang dipakai cenderung untuk belanja rutin, seperti barang dan jasa.
“Percuma diberikan Rp25 miliar pada tahun lalu, tapi apapun tidak ada terlihat kinerja Diskominfo. Saya melihat hanya mengurusi gedung dan belanja pegawai saja,” katanya dalam rapat LPj Wali Kota Medan 2015 bersama jajaran Diskominfo Kota Medan, di gedung dewan, Jumat.
Anggaran yang hanya terpakai sekitar Rp16 miliar itu, sebut Maruli, kebanyakan tidak terealisasi dengan program yang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi dinas pimpinan Darussalam Pohan tersebut. Ia mencontohkan, kurangnya promosi tentang Kota Medan bagi pendatang baik wisatawan domestik maupun mancanegara.
“Diskominfo ini harusnya bekerja untuk masyarakat, bukan hanya untuk pejabat. Kalau kita ke luar daerah seperti Surabaya, di bandara sudah banyak informasi mengenai kota tersebut,” katanya.
Diketahui, adapun total anggaran Diskominfo pada TA 2015 sebesar Rp25.543.448.000. Dari alokasi tersebut, hanya Rp16.969.693.575 yang terpakai. Diantaranya untuk belanja pegawai Rp2.938.470.000, belanja barang dan jasa Rp15.100.590.000, serta belanja modal Rp3.491.260.000. Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa, dan program kerjasama informasi dengan mas media, menjadi yang terbesar dialokasikan. Bila dijumlah ada sekitar Rp15 miliar lebih dari kedua nomenklatur dimaksud. “Dari anggaran yang ada, Diskominfo hanya mengurusi persoalan gedung dan urusan kantor saja, sehingga kita tidak melihat dan merasakan manfaat dari program ini,” pungkas Maruli.
Senada, Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan, tupoksi Diskominfo belum secara menyeluruh menyentuh ke masyarakat. Artinya menurut dia, informasi yang dilakukan baru ditingkat Kota Medan dan belum meluas hingga ke luar daerah. “Saya menyayangkan anggaran ada, tetapi tidak dilakukan. Kenapa mengefisienkan lagi sementara anggaran yang ada tidak terpakai?” tanya dia.
Ia menyebut seperti program kerjasama dengan mas media, terkhusus pada item program penyebarluasan informasi melalui mobil siaran informasi keliling. Di mana sudah tersedia alokasi sebesar Rp391 juta. Namun Nanda menilai program dimaksud belum sepenuhnya tampak di lapangan.
“Mobil siaran ini adanya di mana? Kita tak pernah melihat ada penyebaran informasi melalui mobil keliling ini. Bahkan spanduk-spanduk saja dalam satu even, sangat kurang sekali sosialisasinya,” kata politisi Golkar itu.
Anggota Pansus LPj lainnya, Jumadi, juga mempertanyakan soal program perkembangan komunikasi dan media massa senilai Rp6,5 M. Begitu juga dengan operasional pengembangan jaringan komunikasi dan informasi senilai Rp2,7 M. “Di mana saja titiknya? Kami butuh penjelasan,” kata dia.
Menjawab itu, Kadiskominfo Kota Medan Darussalam Pohan mengatakan, pihaknya memang bekerja seperti tidak terlihat namun bisa dirasakan. Khusus jaringan informasi dia mengaku ada pihaknya tempatkan di Kantor Wali Kota Medan. “Ada juga beberapa spanduk yang kami pasang di kecamatan dan kelurahan, bilamana ada permintaan untuk satu acara,” katanya.
Sementara itu, soal program penyebarluasan informasi melalui siaran mobil keliling, ia mengaku memang tidak terserap dengan optimal. Hal itu dikarenakan adanya perubahan sistem yang pihaknya terapkan. (LMC-03)
