Medan, 2/8 (LintasMedan) – Kalangan DPRD Sumut menegaskan, besarnya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD Tahun Anggaran 2015 mencapai Rp536.274.841.422 sebagai bukti buruknya kualitas perencanaan pembangunan di jajaran pemerintah setempat.
Kondisi ini sekaligus membuktikan tidak berpihaknya pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan peningkatan pembangunan di wilayah ini, salah satunya pembangunan infrastruktur.
“Tingginya tingkat belanja yang tidak terserap itulah berdampak pada besarnya SiLPA tahun berjalan,” kata anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDIP, Baskami Ginting, Selasa.
Dikatakannya, bahwa dari kelompok belanja tidak langsung hanya terealisasi 96,83% sedangkan pada belanja langsung 87,34%.
Padahal belanja langsung pada APBD Provinsi Sumut sebesar 28,02% dari total belanja, yang didalamnya terdapat belanja modal yang hanya dianggarkan sebesar 12% dari total belanja.
Menurut Baskami, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang mengatakan, SiLPA bisa terjadi karena menganut prinsip kehati-hatian dalam penggunaan anggaran, hanya sebagai alasan yang tidak masuk akal.
Dia bahkan berasumsi besaran Silpa akibat ketidaksinkronan program kerja yang dilaksanakan pada TA 2015 dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Bahkan ada indikasi perencanaan yang tidak cermat, atau ada yang salah terhadap perencanaan,” kata anggota Komisi D itu.
Sementara Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut Wagirin Arman mendesak Gubernur segera mengevaluasi secara menyeluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar kedepan bisa dilakukan perencanaan program maupun implementasi pelaksanaan yang lebih professional.
“Gubenur harus melakukan reformasi birokrasi secara maksimal dengan menempatkan ASN (Aparatur Sipil Negara) berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Copot saja kepala SKPD pemilik Silpa terbesar itu,” kata Wagirin.
Wagirin yang segera dilantik menjadi Ketua DPRD Sumut ini mengingatkan agar Gubernur tidak main-main dengan SiLPA.
“Kenapa mereka tidak menggunakan anggaran yang sudah ada untuk pembangunan. padahal besarnya SiLPA salah satu kegagalan dalam perencanaan dan perlu dipertanyakan kinerja SKPD ini,” katanya.
Menurut Wagirin rakyat tidak mengerti soal kehati-hatian pemerintah dalam menggunakan anggaran.
“Rakyat hanya inginkan infrastruktur dan pembangunan di Sumut harus meningkat,” katanya.
Sebelumnya Gubenur Tengku Erry Nuradi kepada wartawan menjelaskan salah satu alasan besarnya Silpa pada APBD TA 2015 karena kehati-hatian. “SKPD tidak ingin lagi tersangkut persoalan hukum, jadi mereka harus sangat hati-hati menggunakan anggaran,” tegasnya.(LMC-02)
