Ilustrasi
Medan, 3/8 (LintasMedan ) – Kalangan Fraksi di DPRD Sumatera Utara meminta Pemerintah Provinsi setempat membuka ke publik kasus dugaan penyerobotan 3000 meter lahan milik pemerintah daerah ini yang terletak di Bandung Jawa Barat.
“Tidak ada yang harus ditutup-tutupi dari persoalan ini agar tidak muncul persepsi beragam yang bisa mendiskreditkan kalangan pejabat di Pemprov Sumut,” kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut, Muchrid Nasution, Rabu.
Mantan Ketua Komisi C DPRD Sumut yang kini duduk di komisi D itu juga meminta agar pemerintah segera menempuh jalur hukum terkait penyerobotan asset milik Pemprov Sumut itu oleh pihak ketiga.
“Kasus ini harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan,” ujarnya.
Persoalan yang mengemuka dari hasil temuan dewan saat kunjungan kerja ke Jawa Barat itu, saat ini ramai diperbincangan di lingkungan fraksi DPRD Sumut.
Bendahara Fraksi PDIP, Baskami Ginting juga menyesalkan penyerobotan asset milik Pemprov Sumut berulangkali terjadi.
“Jika memang sudah ada laporan kepada penegak hukum, dewan minta supaya diusut tuntas, siapa-siapa oknum pejabat yang terlibat. Termasuk juga pihak pengusaha yang mengaku sudah membeli lahan itu,” kata Baskami.
Para wakil rakyat mengaku telah mengonfirmasi pihak Biro Asset Pemprov Sumut dan mendapat jawaban bahwa lahan di Jalan Batu Nuggal Kota Bandung itu masih bersertifikat atas nama Pemprov Sumut dan tidak pernah dijual kepada pihak ketiga.
Sekretaris Fraksi Hanura DPRD Sumut Darwin Lubis berharap agar jangan ada penerbitan Izin Membuat Bangunan (IMB) di lahan yang saat ini sudah dipasang plang, atas nama Herryanto Wangsadjaja tersebut.
“Kita berharap jangan ada penerbitan IMB di atas lahan itu,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya kalangan anggota DPRD Sumut menemukan lahan milik Pemprov Sumut seluas 3000 meter di Kota Bandung telah dipasang plang oleh pihak ketiga atas nama Herryanto Wangsadjaja
Bahkan di atas lahan saat ini sedang dibangun proyek perumahan oleh pengembang.
Pihak ketiga itu menurut wakil rakyat juga membawa-bawa nama seorang oknum di Pemprov Sumut yang berperan menjual asset tersebut kepadanya.
Dia mengaku telah membeli lahan itu senilai Rp10 Miliar.
Ironisnya Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Pemprov Sumatera Utara Safruddin Nasution, yang sebelumnya dikonfirmasi wartawan juga terkesan menutup-nutupi ke publik mengenai kasus tersebut dengan alasan belum punya data yang cukup.
“Terserah saja mau bilang apa, yang penting itu masih milik Pemprov Sumut, kalau ada yang mengklaim itukan versi mereka,” katanya.
Safruddin bahkan menolak keras memberi penjelasan sejauh mana upaya hukum yang dilakukan Pemprov Sumut demi mempertahankan asset yang diduga telah diserobot pihak ketiga itu.
“Itu dibahas di internal kami saja dan tidak mungkinlah semuanya harus diketahui publik,” cetusnya.(LMC-02)
